JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk mencegah adanya penerima manfaat yang mengalami keracunan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul beberapa kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
Dadan menjelaskan, salah satu faktor pemicu keracunan adalah banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Ia menilai kemampuan penyedia makanan tersebut belum sebanding dengan jumlah besar yang harus dilayani
. “Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap karena ibu-ibu yang biasa masak empat sampai sepuluh orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Ia mencontohkan, jika satu SPPG bertanggung jawab melayani 20 sekolah, maka pada tahap awal sebaiknya hanya melayani dua sekolah terlebih dahulu, kemudian bertahap ditambah menjadi empat sekolah, hingga akhirnya mampu mencakup keseluruhan.
Dadan juga menyoroti kasus di Baubau, Maluku, di mana sebanyak 37 siswa SMA Negeri 7 dan SD Hidayatullah terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah diduga keracunan menu MBG. Padahal, menurutnya, SPPG di daerah itu sudah berjalan delapan bulan. Ia menduga kasus tersebut dipicu pergantian pemasok bahan baku lokal yang belum siap memenuhi standar.
“Karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap,” jelasnya.
Meski demikian, Dadan menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan program MBG tanpa kecelakaan (zero accident). “Tentu harus zero accident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat,” tambahnya.
Program MBG sendiri merupakan kebijakan makan siang gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk membangun sumber daya manusia unggul, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini menyasar siswa PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui, dengan target 82,9 juta penerima di 26 provinsi.
Namun, sejak awal pelaksanaannya, setidaknya tercatat hampir 60 kasus keracunan massal di berbagai daerah yang diduga terkait dengan distribusi MBG. Pemerintah pun memastikan evaluasi terus dilakukan agar program tersebut tetap berjalan sesuai tujuan awalnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.[]
Putri Aulia Maharani