KATHMANDU – Pemerintah Nepal resmi mencabut perintah jam malam serta pembatasan aktivitas publik yang sebelumnya diberlakukan di Lembah Kathmandu dan sejumlah wilayah lain pada Sabtu (13/9/2025). Langkah ini membuka jalan bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari secara normal setelah lima hari diwarnai kerusuhan dan ketegangan politik.
Seorang juru bicara Angkatan Darat Nepal menegaskan bahwa pada hari tersebut tidak ada lagi pembatasan pergerakan maupun jam malam. Kondisi itu menandai titik balik penting pasca-aksi demonstrasi yang berujung ricuh serta menewaskan puluhan orang.
Situasi ini terjadi sehari setelah mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, dilantik sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Nepal. Ia dipercaya memimpin pemerintahan sementara untuk menstabilkan kondisi negara dan menyiapkan penyelenggaraan pemilihan umum mendatang.
Penunjukan Karki dilakukan setelah pemerintahan KP Sharma Oli runtuh menyusul gelombang protes besar-besaran yang dipicu larangan penggunaan media sosial.
“Tidak ada perintah pembatasan atau jam malam pada hari Sabtu,” kata juru bicara Angkatan Darat Nepal, dikutip dari NDTV. Seiring kebijakan ini, toko kelontong, pasar, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas umum kembali dibuka setelah sebelumnya terhenti akibat kebijakan darurat. Aktivitas lalu lintas pun mulai lancar, dan program pembersihan dilaksanakan di area-area pemerintahan yang sempat dirusak maupun dibakar oleh massa.
Krisis politik Nepal mencapai puncaknya pada Selasa (9/9/2025) ketika Oli memutuskan mengundurkan diri. Keputusan tersebut diambil setelah ratusan pengunjuk rasa menyerbu kantornya dan menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya sedikitnya 19 orang dalam bentrokan dengan aparat sehari sebelumnya.
Data terbaru kepolisian menunjukkan jumlah korban jiwa meningkat menjadi 51 orang, termasuk seorang warga India, akibat protes yang dipimpin kalangan muda atau dikenal sebagai “Generasi Z.”
Setelah pengunduran diri Oli, Angkatan Darat Nepal mengambil alih kendali keamanan. Meski sempat menetapkan jam malam, pasukan militer kemudian melonggarkan aturan dengan tetap memberi ruang pergerakan warga pada jam tertentu. Situasi menjadi lebih kondusif setelah larangan media sosial resmi dicabut pada Senin malam.
Kini, seluruh perhatian publik tertuju pada pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Karki. Ia dihadapkan pada tugas berat untuk mengawal Nepal melewati periode transisi politik yang krusial sekaligus memastikan agenda pemilihan umum dapat terlaksana secara demokratis dan damai.[]
Putri Aulia Maharani