ADVERTORIAL – Instruksi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang dan jasa dari APBD 2025 sempat menimbulkan tanda tanya. Surat Edaran Sekretaris Daerah itu merujuk hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mencatat adanya potensi defisit hingga Rp900 miliar pada semester pertama tahun anggaran.
Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi keuangan Kukar tidak sedang defisit. Ia menilai penggunaan istilah tersebut sering kali keliru dalam menggambarkan situasi anggaran.
“Tidak ada, karena memang keuangan itu awal rencananya tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Artinya perencanaan di awal itu tidak pas dan sesuai dengan rencana matang,” ujarnya, Sabtu (26/07/2025).
Menurut Ahmad Yani, defisit sejatinya terjadi ketika belanja jauh lebih besar dibanding ketersediaan dana. Solusi yang tepat, lanjutnya, adalah menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang ada. “Defisit itu ketika kita ingin belanja banyak, tapi uangnya sedikit. Solusinya ya jangan belanja banyak, secukupnya saja. Jadi tidak benar kalau dibilang Kukar defisit,” tegasnya.
Ia mencontohkan target anggaran sebesar Rp12 triliun yang ternyata hanya realistis di angka Rp10–11 triliun. Meski demikian, ia menekankan bahwa daerah tetap bisa berjalan dengan baik meski menggunakan anggaran lebih kecil. “Kita pernah punya anggaran Rp5 triliun dan tetap bisa jalan. Yang penting adalah bagaimana dengan anggaran yang ada, masyarakat tetap sejahtera,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani meminta agar APBD difokuskan pada kepentingan langsung masyarakat. Sektor infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. “Prioritas kita adalah jalan yang layak dan fasilitas umum yang memadai. Bagaimana masyarakat bisa tersenyum kalau masih harus melewati jalan rusak, becek, bahkan membahayakan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas sekolah yang memadai serta layanan kesehatan yang benar-benar dapat diakses. Menurutnya, pengeluaran yang tidak mendesak sebaiknya ditunda agar anggaran lebih efektif.
“Belanja-belanja lain yang tidak terlalu penting bisa ditunda. Kita harus batasi bantuan yang mubazir dan tidak berdampak. Misalnya pengadaan bibit dan pupuk, harus dievaluasi, jangan sampai hanya dibuang ke sungai,” terangnya.
Ahmad Yani juga mengingatkan agar bantuan pertanian disalurkan tepat sasaran. “Petani yang menerima bantuan harus benar-benar petani, bukan elit desa. Ini uang negara, jadi kalau sampai dijual-belikan, itu namanya pencurian dan tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya. []
Penulis: Eko Sulistiyo | Penyunting: Agnes Wiguna