JAKARTA – Ketegangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menguat setelah rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (09/12/2025) malam, menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Keputusan yang diumumkan Rais Syuriah itu seharusnya memperjelas arah organisasi, namun justru membuka babak baru perbedaan sikap di internal PBNU.
Rapat pleno tersebut melibatkan unsur Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU. Namun, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menilai keputusan itu tidak bisa diterima. Menurutnya, mekanisme yang dijalankan tidak sesuai tata organisasi.
“Karena memang pertama itu dinyatakan sebagai kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional, yang tidak sah, makanya dia menjadi tidak sah dan juga prosedur serta mekanismenya juga tidak sesuai dengan tatanan yang ada,” kata Gus Yahya kepada wartawan di Gedung Kemensetneg, Rabu (10/12/2025).
Gus Yahya menegaskan bahwa pemberhentiannya sebagai mandataris organisasi hanya dapat dilakukan melalui forum permusyawaratan tertinggi PBNU. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut berlaku dalam organisasi mana pun.
“Muktamar. Ini kan sebetulnya hal yang universal ya, di mana-mana kan tidak ada mandataris organisasi bisa diberhentikan di luar permusyawaratan tertinggi, kan tidak pernah ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, posisi rapat harian syuriah tidak memiliki kewenangan teknis untuk mengganti atau memberhentikan ketua umum. “Ya kan sejak awal sudah dibicarakan bahwa rapat harian syuriah tidak berwenang memberhentikan mandataris, dalam hal ini saya sebagai ketua umum. Itu saja, kalau tidak berwenang, dilakukan kan ya tetap tidak bisa diterima, sehingga tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dieksekusi,” tegasnya.
Tidak berhenti pada penolakan, Gus Yahya menyatakan akan menggelar rapat pleno tandingan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025). Menariknya, ia tetap berencana mengundang Zulfa Mustofa namun sebagai wakil ketua umum, bukan sebagai Pj Ketum. “Ya boleh saja (datang). Saya tidak tahu, besok kami undang kok. Besok kami undang,” ujarnya.
Dalam rapat pleno yang akan diselenggarakan itu, Gus Yahya mengatakan pihaknya masih mengedepankan penyelesaian dialogis dibandingkan langkah hukum. Ia menyebut bahwa seluruh dinamika ini perlu diproses secara internal dengan semangat menjaga kebersamaan.
“Ya belum. Itu nanti lah, kita kan sedang nyari proses. Kita ini soal internal kita proses dulu, ya perlu komunikasi, perlu dialog, dan lain-lain. Insya Allah lah, sabar sedikit,” tuturnya. Ia mengaku telah beberapa kali mengajak Zulfa untuk islah, namun belum mengungkap respons yang diterima. “Kan dari kemarin-kemarin ajakan islahnya. Ya kita masih berkomunikasi terus,” jelasnya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh memberikan penegasan berbeda. Ia menyebut rapat pleno yang menetapkan Zulfa sebagai Pj Ketum telah berjalan sesuai ketentuan.
“Rapat Pleno tadi malam itu sah sesuai dengan AD/ART dan Perkum Nomor 10 Tahun 2025. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah,” kata Nuh di Hotel Sultan, Rabu malam.
Dengan dua pandangan yang saling berseberangan dari tokoh penting PBNU, proses konsolidasi organisasi tampak masih panjang. Sejumlah pihak di internal NU menilai bahwa langkah islah menjadi satu-satunya jembatan agar ketegangan tidak berlarut dan tidak mengganggu peran besar PBNU di tengah masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.