PARLEMENTARIA – Polemik seputar penjualan buku biografi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, terus menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Hasanuddin secara resmi memberikan klarifikasi usai memimpin Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B), Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (08/09/2025).
Dalam pernyataannya di hadapan awak media, Hasanuddin menegaskan bahwa buku biografinya memang dibuat sebagai dokumen pribadi untuk merekam perjalanan hidup dan kariernya, tanpa ada niat untuk dikomersilkan secara masif, terlebih melalui kanal instansi pendidikan.
“Memang benar Plt Kepala Disdik Kaltim, Pak Armin, pernah datang ke rumah saya dan melihat buku tersebut. Beliau menyukai isinya dan bahkan menyarankan agar buku itu bisa dibaca oleh para pelajar. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah menyuruh atau menjual buku itu melalui sekolah-sekolah,” ujar Hasanuddin kepada wartawan.
Lebih lanjut, politikus tersebut membantah telah menerima royalti atau keuntungan finansial apa pun dari buku yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa isu tersebut justru mengejutkannya dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta.
“Sebagai Ketua DPRD, saya harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tidak mungkin saya mencampurkan urusan pribadi dengan kepentingan publik,” tegasnya.
Polemik ini muncul sejak awal September, ketika sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa buku biografi Hasanuddin didistribusikan bahkan diwajibkan untuk dibeli oleh sekolah-sekolah di Kaltim. Hasanuddin mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media.
“Saya tidak tahu sama sekali. Saya bahkan terkejut ketika mendengar kabar itu. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menjual buku, apalagi mewajibkan sekolah untuk membeli,” ujar Hasanuddin.
Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi demi mencegah kesalahpahaman yang berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan, khususnya dalam hal yang menyangkut nama baik lembaga perwakilan rakyat.
Klarifikasi ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta menghentikan spekulasi yang tidak berdasar. Hasanuddin memastikan bahwa ia dan seluruh jajaran DPRD Kaltim tetap berfokus pada tugas legislatif, pengawasan, dan penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna