JAKARAT – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperluas dukungan penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan mengirimkan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan. Dalam agenda pelepasan bantuan yang berlangsung di Jakarta, Senin (08/12/2025), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa penguatan logistik dan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah untuk membantu daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Pada kesempatan itu, Hanif secara simbolis melepas dua truk bantuan yang akan dikirim ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta ke Aceh.
“Hari ini kita juga akan menyerahkan bantuan dua unit truk ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Aceh yang akan kita kirim,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) tersebut.
Bantuan yang dikirimkan KLH/BPLH tak hanya berupa dua unit dump truck, tetapi juga mencakup mobilisasi tiga unit alat berat ekskavator, enam unit gergaji mesin berkapasitas besar, kebutuhan bahan pokok, perlengkapan sanitasi, pakaian, serta obat-obatan. Seluruh bantuan itu dirancang untuk menjangkau kebutuhan paling mendesak masyarakat yang sedang memulai fase pemulihan.
Selain dukungan untuk wilayah bencana, KLH juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada delapan kabupaten/kota. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sampah secara lebih modern dan berkelanjutan, terutama menuju target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029.
Delapan wilayah penerima bantuan tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko (Bengkulu), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Kota Metro (Lampung), Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kota Probolinggo (Jawa Timur), serta Kota Makassar (Sulawesi Selatan). Bantuan yang diberikan mencakup truk jungkit (dump truck), kendaraan pick up, tiga fasilitas Black Soldier Fly (BSF), hingga satu unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS).
Hanif menjelaskan bahwa prioritas KLH dalam dua tahun ke depan akan semakin difokuskan pada penyediaan sarana pengelolaan sampah sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat.
“Mungkin di tahun 2026, atas kesepakatan dengan Komisi XII DPR RI, seluruh dukungan untuk masyarakat bentuknya adalah sarana pengelolaan sampah. Jadi ada senilai mendekati Rp70 miliar yang akan dialokasikan untuk mendukung teman-teman sekalian,” ujarnya.
Selain itu, KLH juga menyiapkan dukungan tambahan berupa bantuan langsung pengelolaan sampah yang nilainya mencapai Rp50 miliar. Dengan dukungan logistik bencana dan penguatan infrastruktur persampahan ini, pemerintah berharap pemulihan dapat berjalan lebih cepat sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan di sejumlah daerah. []
Diyan Febriana Citra.