JAKARTA — Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2026, Komisi III DPR RI kembali menyoroti pentingnya kesiapan aparat kepolisian dalam menjaga kelancaran arus mobilitas masyarakat. Hal itu menjadi fokus utama dalam rapat kerja bersama Kakorlantas Polri dan seluruh Dirlantas dari berbagai Polda di Indonesia yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath, yang sejak awal menekankan bahwa koordinasi lintas wilayah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat pada momen Nataru. Ia mengapresiasi keterlibatan seluruh jajaran lalu lintas dari Sabang hingga Merauke dalam rapat kali ini.
“Rapatnya terkait persiapan nataru, terima kasih sudah hadir apalagi menghadirkan seluruh Dirlantas se-Indonesia, ini luar biasa,” tutur Rano.
Politikus PKB itu menilai kepolisian lalu lintas memiliki posisi strategis dalam tubuh Polri. Menurutnya, publik cenderung menjadikan personel Polantas sebagai representasi wajah kepolisian di lapangan. Karena itu, kualitas pelayanan dianggap sebagai faktor penting untuk memperbaiki citra Polri di tengah maraknya sorotan publik.
“Bapak ini ujung tombak pelayanan Polri ke depan… lantas ini bagian anggota lantas yang ada selalu dekat langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Rano juga memberikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho yang dinilai sukses mengendalikan arus mudik dan balik pada momen Lebaran sebelumnya. Ia menekankan bahwa konsistensi pelayanan menjadi hal yang paling diharapkan masyarakat.
“Yang lebih penting adalah pelayanan ke masyarakat, saya lihat ada anggota yang mendorong mobil hujan-hujan, ini penting,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkesan mencari-cari pelanggaran. “Jadi masyarakat ini tidak butuh lagi ditilang, polisi ngumpet buat nilang, udah engga perlu lagi, sudah lewat masa-masa itu,” lanjut Rano.
Selain kesiapan operasi Nataru, pembahasan dalam rapat juga menyentuh struktur organisasi Korlantas. Komisi III menilai perlu adanya penguatan posisi Kakorlantas dalam jenjang kepangkatan. Rano mengungkapkan bahwa Komisi III telah berdiskusi dan sepakat bahwa ke depan Kakorlantas seharusnya berpangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga).
“Kami sepakat sebetulnya untuk Korlantas, Kakorlantas itu harus bintang 3, karena apa? Agar bisa berkoordinasi dengan baik di semua Polda,” ungkapnya.
Menurut Rano, kesenjangan struktur antara pejabat bintang dua dengan para Kapolda dapat menghambat koordinasi, terutama dalam penanganan lalu lintas berskala nasional.
“Kan engga mungkin kalau bintang 2 sama Kapolda dan lain-lain, ini lihat kemudahan dan beban kerja yang harus dilakukan bagian dari Korlantas,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum awal bagi Polri dalam mematangkan langkah pengamanan Nataru 2025. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lalu lintas, Komisi III berharap penyelenggaraan pengamanan berjalan efektif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.