PARLEMENTARIA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menampung aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (26/11/2025) siang. Agenda tersebut khusus membahas kebutuhan pembangunan sekolah baru serta proses penegerian beberapa SMA di wilayah Muara Kaman dan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut datang langsung dari perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan di Kukar. Mereka menilai kebutuhan penambahan fasilitas sekolah sudah sangat mendesak.
“Jadi RDP hari ini kita menerima teman-teman dari wilayah Kukar terkait usulan pembangunan sekolah baru dan juga penegerian beberapa SMA di daerah sana,” ujarnya usai rapat.
Satya menjelaskan bahwa usulan muncul karena jumlah sekolah di kawasan tersebut dianggap sangat terbatas, sementara jumlah siswa setiap tahun terus meningkat. Akibat sistem zonasi, banyak siswa terpaksa menempuh jarak yang jauh untuk mengakses sekolah terdekat.
“Memang usulan ini berasal dari terbatasnya jumlah sekolah yang ada di sana dan juga semakin meningkatnya siswa yang saat ini dengan sistem domisili ini harus menempuh jarak yang jauh karena tidak ada sekolah di dekat rumahnya,” katanya.
Terkait tindak lanjut, Komisi IV memastikan akan melakukan penilaian kelayakan menyeluruh sebelum menyampaikan rekomendasi ke pemerintah provinsi.
“Tentu kita sudah di Komisi IV ini akan menilai kelayakannya seperti apa, kami sudah sampaikan bahwa yang jelas pertama statusnya harus clean and clear untuk lahannya,” ucapnya.
Setelah proses verifikasi lahan dinyatakan tuntas, barulah DPRD akan meneruskan hasil kajian tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.
“Setelah itu nanti kita akan usulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya ditindaklanjuti,” jelasnya.
Satya juga mengingatkan bahwa kondisi APBD Kaltim tahun 2026 mengalami penyesuaian anggaran, sehingga seluruh pengajuan pembangunan baru harus melalui perhitungan prioritas secara ketat.
“Tapi perlu diketahui juga bahwa APBD kita tahun 2026 ini ada pemotongan jadi tentu saja segala pembangunan harus ada rasionalisasinya,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat lima usulan dari Disdikbud Wilayah III, masing-masing memiliki permasalahan berbeda, mulai dari status lahan hingga kepemilikan sekolah.
“Ada yang status lahannya masih dalam proses verifikasi untuk dihibahkan, ada juga yang statusnya milik yayasan, sudah jadi sekolah swasta dan ingin dinegerikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa proses pendalaman data sangat penting agar keputusan pembangunan tidak keliru dan benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Tentu semua harus didalami dulu, semuanya harus bikin nanti rencananya seperti apa,” tuturnya.
Satya juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim melalui penyediaan sarana yang merata.
“Harapan kita tentu dari Komisi 4 ingin pendidikan di Kalimantan Timur ini menjadi maju, kita harus membantu seperti apa, roadmap pendidikan yang diusulkan oleh Pak Gubernur yang juga konsen terhadap pendidikan kita sangat membantu,” harapnya.
Ia menyebutkan bahwa Kukar bukan satu-satunya daerah yang membutuhkan penambahan sekolah. Balikpapan dan Samarinda juga mengalami kekurangan fasilitas SMA.
“Perlu diketahui bahwa di Kalimantan Timur yang paling tinggi kebutuhan sekolah baru untuk SMA adalah di daerah Balikpapan, saat ini sudah diusulkan dua kemungkinan besar di tahun depan akan ada pembangunan,” bebernya.
Sementara untuk Samarinda, kebutuhan sekolah baru terutama di wilayah perkotaan sangat mendesak.
“Samarinda pun juga kurang, perlu diketahui Samarinda Kota dan Samarinda Ilir itu hanya ada satu SMA, yaitu SMA 2,” ujarnya.
Ia menutup pernyataan dengan penegasan bahwa pemerataan akses sekolah adalah prioritas utama.
“Jadi dikurangi beban SMA 2, jadi bukan hanya Kutai Kartanegara, namun demikian kita harus pikirkan semua bagaimana Kalimantan Timur bisa menambah sekolah,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna