JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah. Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa (03/03/2026) tersebut, tim penindakan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Penangkapan itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. “Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (03/03/2026).
Langkah penindakan ini dilakukan setelah KPK melakukan serangkaian proses penyelidikan tertutup. OTT tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga antirasuah dalam menindak dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, hingga kini, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.
Seusai diamankan di Pekalongan, Fadia bersama beberapa pihak lain langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
“Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Pemeriksaan intensif dilakukan guna mendalami dugaan tindak pidana yang disangkakan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Dalam kurun waktu itu, penyidik akan melakukan klarifikasi, memeriksa saksi, serta menelusuri alat bukti yang telah dikumpulkan saat operasi berlangsung.
Meski penangkapan telah dikonfirmasi, KPK masih menutup rapat informasi terkait kasus yang menjerat Bupati Pekalongan. Belum ada keterangan resmi mengenai dugaan tindak pidana, modus yang digunakan, maupun proyek atau kebijakan yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Selain itu, lembaga antikorupsi tersebut juga belum menyampaikan jenis barang bukti yang turut diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Penindakan terhadap kepala daerah kembali menjadi sorotan publik, mengingat posisi strategis mereka dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pembangunan di daerah. OTT yang menyasar pejabat publik kerap memicu perhatian luas karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
KPK sendiri secara konsisten menyatakan komitmennya untuk menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. Operasi tangkap tangan kerap menjadi instrumen penegakan hukum yang dinilai efektif dalam membongkar dugaan transaksi ilegal atau suap yang sedang berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap Fadia Arafiq dan pihak lain masih berjalan di Jakarta. KPK dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut dalam konferensi pers setelah status hukum para pihak ditetapkan.
Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai perkara yang mendasari OTT tersebut. Transparansi informasi dinilai penting guna memastikan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah. []
Diyan Febriana Citra.