JAKARTA – Upaya pemulihan wilayah terdampak banjir di Sumatera menjadi perhatian serius lintas kementerian dan lembaga negara. Dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara terbuka menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu dihadiri sejumlah kepala daerah di Provinsi Aceh dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI. Suasana rapat berlangsung serius, namun sesekali diwarnai canda di tengah pembahasan teknis terkait pendanaan pemulihan pascabencana.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak memaparkan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur darurat, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat banjir. Menurutnya, proses pembangunan jembatan darurat di wilayah terdampak, termasuk Aceh, tidak hanya menghadapi kendala teknis, tetapi juga persoalan pendanaan yang kompleks.
Berdasarkan hasil survei di lapangan, TNI Angkatan Darat memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung. Hingga kini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 unit jembatan Bailey di wilayah terdampak, ditambah 14 unit jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, sebanyak 39 unit jembatan Armco telah disiapkan untuk wilayah Aceh.
Maruli mengungkapkan bahwa demi mempercepat konektivitas dan mobilitas warga, pengadaan jembatan Armco bahkan dilakukan dengan skema utang.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli. Candaan pun muncul ketika Sufmi Dasco Ahmad dan Menkeu Purbaya merespons pernyataan tersebut, yang disambut tawa peserta rapat.
Selain KSAD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan permintaan terkait dukungan anggaran. Tito meminta agar Kementerian Keuangan membuka blokir anggaran sekitar Rp 20 miliar yang dialokasikan dalam APBN untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengiriman Praja IPDN ke daerah terdampak bencana di Sumatera.
“Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya,” kata Tito.
“Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” imbuh Tito seraya tersenyum.
Tito menjelaskan, kehadiran Praja IPDN sangat dibutuhkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana banjir.
Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan untuk mendukung pemulihan pascabencana. Ia menyebut, atas arahan Presiden, dana darurat telah dicairkan sebesar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.
“Total darinya Rp 268 miliar, yang di tiga provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua, Pak,” ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siap pakai melalui BNPB. Purbaya mengungkapkan, hingga kini masih tersedia dana sebesar Rp 1,51 triliun, sehingga pembayaran utang pembangunan jembatan darurat dapat segera direalisasikan jika diajukan.
“Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,51 triliun, Pak. Jadi kalau besok atau hari ini, BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair, Pak,” ujarnya. []
Diyan Febriana Citra.