JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kembali menggelar agenda akbar organisasi melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (03/12/2025). Forum ini menjadi momentum penting konsolidasi gerakan buruh, mengingat rentetan isu ketenagakerjaan tengah kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir.
Rapimnas 2025 dihadiri puluhan ribu buruh dari berbagai sektor. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 Desember 2025, dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Ia memastikan forum kali ini tidak hanya menjadi ajang pembahasan isu strategis, tetapi juga menandai arah baru gerakan buruh nasional.
Andi Gani menuturkan bahwa tahun ini pembukaan Rapimnas akan diwarnai pengumuman penting, yakni penunjukan satu tokoh nasional sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
“Kehadiran tokoh tersebut akan memperkuat arah perjuangan organisasi ke depan,” ujarnya, Selasa (02/12/2025). Ia tidak menyebutkan siapa sosok tersebut, sehingga menimbulkan spekulasi di kalangan peserta forum.
Di samping itu, Andi Gani menggarisbawahi posisi KSPSI yang memiliki jaringan kuat di luar negeri. Organisasi ini bukan hanya memiliki basis buruh di Indonesia, tetapi juga di Hong Kong dan Macau. KSPSI bahkan menjadi bagian dari ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) serta berafiliasi dengan International Trade Union Confederation (ITUC) yang berbasis di Brussel. Dengan dukungan tersebut, Rapimnas dipandang memiliki dimensi regional maupun internasional.
Salah satu bagian yang mencuri perhatian adalah kehadiran keluarga besar Marsinah, pahlawan buruh nasional yang juga tercatat sebagai anggota KSPSI. Mereka akan menyampaikan testimoni tentang perjalanan perjuangan Marsinah sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya terhadap gerakan pekerja.
Selain peserta dari dalam negeri, sebanyak tujuh presiden serikat buruh dari negara-negara ASEAN turut hadir. Delegasi tersebut berasal dari Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste, termasuk tamu-tamu internasional lainnya. Sejumlah duta besar negara sahabat juga dijadwalkan mengikuti rangkaian pembukaan.
Terkait substansi forum, Andi Gani menjelaskan bahwa ada enam isu besar yang akan menjadi fokus utama Rapimnas, yaitu penentuan Upah Minimum, peningkatan kesejahteraan buruh, penanganan PHK, pelatihan keterampilan bagi korban PHK, penyediaan perumahan bagi buruh, serta dorongan agar beasiswa LPDP dapat diakses oleh buruh dan keluarganya. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan tuntutan realistis di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak.
KSPSI juga memasukkan agenda kepedulian sosial melalui penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh. “Gerakan buruh tidak hanya berjuang untuk hak-hak anggotanya, tetapi juga hadir bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Andi Gani.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan kembali pandangannya terkait penetapan upah minimum. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menilai bahwa kebijakan upah tidak dapat disamaratakan untuk seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda sehingga formula penetapan UMP harus mempertimbangkan variabel ekonomi lokal.
“Hal ini untuk menjaga agar kebijakan pengumpahan itu tetap adil, transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” ujar Shinta di Jakarta (25/11/2025). Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa digeneralisasi, karena situasi tiap provinsi tidak sama. “Itu tidak memungkinkan,” kata Shinta.
Apindo menilai perlunya formula baku yang lebih transparan untuk menentukan UMP 2026 agar tidak terulang kembali kebijakan tahun sebelumnya yang dinilai kurang komprehensif. “Harapan kami tentunya supaya tidak seperti terjadi tahun lalu dimana tidak ada formula dan hanya sebuah angka,” ucapnya. []
Diyan Febriana Citra.