JAKARTA – Dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada langsung di bawah Presiden kembali menguat dari kalangan serikat buruh. Tiga konfederasi buruh besar nasional menyampaikan sikap tersebut dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026). Dalam forum itu, perwakilan buruh menilai keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari amanah reformasi sekaligus jaminan independensi institusi penegak hukum.
Rapat berlangsung di ruang Komisi III, Gedung Nusantara II, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Hadir sebagai peserta rapat, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, serta Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi.
Dalam pengantarnya, Habiburokhman menekankan bahwa gerakan buruh merupakan elemen strategis masyarakat sipil yang memiliki kekuatan sosial besar, baik dari sisi jumlah maupun pengaruh. Karena itu, ia memandang suara buruh penting dalam mengawal reformasi Polri agar tetap berjalan sesuai koridor demokrasi.
“Kita tahu salah satu gerakan masyarakat yang paling signifikan adalah serikat buruh, teman-teman buruh ini, quality dan quantity-nya sangat signifikan ya, dari segi jumlah sangat besar, dari segi kedudukan yang sangat strategis. Tentu akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya,” kata dia mengawali rapat.
Kesempatan pertama menyampaikan pandangan diberikan kepada Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Ia mengaku prihatin dengan kondisi Polri yang belakangan kerap menjadi sasaran tekanan dari berbagai pihak.
“Kegelisahan kami karena Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habib, kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan, kami tak pernah lakukan,” ujar Andi Gani.
Ia kemudian menegaskan posisi buruh yang mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, struktur tersebut merupakan amanah reformasi yang tidak boleh diubah hanya karena tekanan kelompok tertentu.
“Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang,” ucap dia.
Andi Gani juga mengaitkan dukungan tersebut dengan pengalaman konkret buruh dalam relasi dengan Polri, khususnya melalui pembentukan desk ketenagakerjaan.
“Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan… dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dan hampir semua 70% RJ,” lanjutnya.
Dukungan senada disampaikan Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban. Ia menilai Polri harus tetap berdiri independen dan tidak berada di bawah kendali kementerian mana pun.
“Menurut pendapat kita bahwa Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen, serta profesional,” kata Elly.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi birokratis jika Polri ditempatkan di bawah kementerian.
“Kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen KSPI Ramidi menegaskan bahwa sikap tiga konfederasi buruh tersebut bukan pesanan politik.
“Apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang real adanya di 3 konfederasi… bukan pesanan, bukan karena kondisi apapun,” ujarnya.
Pernyataan kolektif buruh ini menegaskan bahwa isu posisi Polri tidak hanya menjadi perdebatan elite politik, tetapi juga menyentuh kepentingan kelompok pekerja yang membutuhkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum dalam relasi industrial. Dukungan buruh pun menambah dinamika wacana reformasi Polri yang kini bergulir di parlemen. []
Diyan Febriana Citra.