JAKARTA – Pemerintah Indonesia mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam percaturan ekonomi global. Forum internasional ini tidak hanya diarahkan sebagai ajang diplomasi seremonial, tetapi sebagai wadah pengambilan keputusan konkret yang menghasilkan kerja sama nyata antarnegara anggota.
KTT D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mematangkan seluruh persiapan, baik dari sisi substansi agenda, konsep kerja sama, hingga teknis penyelenggaraan.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa KTT D-8 kali ini harus menghasilkan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung bagi negara anggota.
“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya. Kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (04/02/2026).
Menurut Sugiono, pemerintah tidak ingin pertemuan tingkat tinggi ini hanya berakhir pada pernyataan politik dan kesepakatan normatif. Substansi pertemuan diarahkan pada kerja sama riil, terutama di sektor ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat negara anggota.
Salah satu fokus utama KTT D-8 2026 adalah penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Sugiono menilai, setiap negara D-8 memiliki keunggulan ekonomi yang saling melengkapi dan dapat membentuk kekuatan kolektif jika dikonsolidasikan secara strategis.
“Karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing, yang kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” ujarnya.
Dari sisi penyelenggaraan, Jakarta direncanakan menjadi tuan rumah dengan lokasi yang dinilai representatif dan mampu menunjang agenda diplomasi internasional berskala besar. Pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan tempat yang paling sesuai.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arief Havas Oegroseno, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan D-8 tahun ini tidak hanya terpusat pada KTT, tetapi juga akan diperluas dengan agenda strategis lainnya. Salah satunya adalah Ocean Impact Summit yang akan diselenggarakan di Bali.
Dalam konteks ini, Indonesia mengusulkan agar isu kelautan masuk sebagai agenda baru dalam kerja sama D-8. Havas menilai, selama ini potensi kelautan negara-negara anggota belum dioptimalkan sebagai kekuatan kolektif.
“Jadi negara D8 itu semua punya laut, tapi D8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D8 tahun ini juga punya agenda mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” kata Havas.
Usulan tersebut dinilai penting karena seluruh negara anggota D-8 merupakan negara pesisir atau negara dengan wilayah laut yang luas, sehingga isu ekonomi maritim, keamanan laut, dan keberlanjutan sumber daya laut memiliki relevansi strategis bagi masa depan pembangunan.
Terkait kehadiran para kepala negara dan pemerintahan anggota D-8, Havas menyampaikan bahwa undangan resmi telah dikirimkan, meskipun konfirmasi kehadiran belum dapat diumumkan kepada publik.
“Kita sudah kirim undangan. Jadi kita belum bisa sampaikan ke publik,” katanya.
Sebagai informasi, D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di antara negara anggota. []
Diyan Febriana Citra.