PARLEMENTARIA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Banten yang membawa serta tiga alat kelengkapan dewan sekaligus, yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Kunjungan ini berlangsung pada Senin (14/07/2025) dan difokuskan pada upaya saling berbagi pengalaman dalam tata kelola penyusunan kebijakan dan legislasi daerah.
Rombongan dari Provinsi Banten diterima di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks gedung DPRD Kalimantan Timur. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan dinamika pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan di lembaga legislatif.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal, yang memimpin langsung rombongan tersebut, menilai kunjungan ini sejalan dengan momentum pembahasan internal DPRD Banten mengenai rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
“Kami datang dari tiga AKD, Banggar menyusun KUA-PPAS perubahan, Banmus ingin mempelajari sistem penjadwalan kegiatan dewan di Kaltim, dan Bapemperda ingin melihat mekanisme penyusunan program legislasi daerah di sini,” ujar Faizal kepada awak media.
Dalam kesempatan itu, Faizal turut menyoroti perbedaan signifikan dalam struktur keuangan daerah antara Kaltim dan Banten. Ia menyampaikan bahwa struktur APBD Kalimantan Timur lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Banten lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau kami di Banten PAD-nya besar, tapi dana transfer tidak sebesar itu dan sementara Kaltim punya banyak sumber daya alam yang menjadi nilai tambah,” kata Faizal.
Ia menambahkan, perbedaan inilah yang menjadi pelajaran penting bagi daerahnya dalam mengembangkan pendekatan baru untuk mengelola anggaran secara efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kunjungan ini juga diharapkan dapat mempererat kerja sama antarlembaga legislatif di berbagai provinsi dan membuka ruang dialog lintas wilayah.
“Kami berharap bisa menyusun APBD perubahan 2025 yang responsif dan efisien dari Kaltim dan kami ingin belajar bagaimana menggali PAD secara optimal serta menyusun anggaran dalam situasi efisiensi, dengan kunjungan ini dari dua pulau berbeda dapat semakin memperkuat sinergi antar daerah, kemudian meningkatkan tali silaturahmi,” tutup Faizal. []
Penulis: Muhamaddong Penyunting: Agnes Wiguna