PARLEMENTARIA – Kebakaran kembali terjadi di pusat perbelanjaan Big Mall Samarinda pada Kamis pagi (17/07/2025). Berdasarkan penyelidikan awal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda (Disdamkar), sumber api diduga berasal dari salah satu tenant bernama “Origin” yang terletak di lantai tiga (Upper Ground), tidak jauh dari lokasi insiden serupa yang terjadi pada Juni lalu.
Menanggapi kejadian ini, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Sayid Muziburrachman, menyatakan akan mendorong pemanggilan pihak manajemen Big Mall. Tujuannya adalah untuk meninjau ulang sistem instalasi listrik dan struktur bangunan secara menyeluruh demi menjamin keselamatan pengunjung dan pekerja.
“Kami jadwalkan pemanggilan terhadap pengelola, karena dari insiden kebakaran hingga plafon ambruk ada hal teknis yang perlu dikaji ulang,” ujar Sayid di sela kegiatan Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (19/07/2025).
Sayid juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Samarinda. Menurutnya, peran relawan pemadam kebakaran selama ini sangat besar dalam membantu masyarakat, namun belum dibarengi dengan regulasi pendukung yang kuat.
“Mendukung Perda Penanggulangan Kebakaran, sehingga akan memperkuat kerja pemadam dan relawan, karena payung hukum itu dibutuhkan agar ada standar teknis dan perlindungan yang jelas,” kata Sayid.
Ia menegaskan bahwa Komisi III akan membawa usulan tersebut ke forum resmi dan melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Samarinda. Ia menilai isu kebakaran bukan hanya menjadi urusan pemerintah kota, tetapi memerlukan sinergi lintas tingkat pemerintahan.
“Kami dorong ada komunikasi antara legislatif agar proses Perda ini tidak stagnan, karena ini soal keselamatan masyarakat,” tegas Sayid kepada awak media.
Sayid berharap peristiwa kebakaran di Big Mall menjadi peringatan bagi pengelola fasilitas publik lainnya di Samarinda agar tidak mengabaikan aspek keselamatan bangunan. Ia menekankan bahwa evaluasi teknis seharusnya dilakukan secara berkala dan menjadi prosedur tetap.
“Jadi, kalau ditemukan titik lemah, segera perbaiki, jangan tunggu jatuh korban baru ada tindakan,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda tersebut. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna