PARLEMENTARIA – Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR yang disiarkan ke seluruh daerah menjadi sorotan penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam agenda Rapat Paripurna ke-30, Jumat (15/08/2025), Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan bahwa pesan utama Presiden meneguhkan arti persatuan bangsa di tengah situasi global yang penuh tantangan.
Menurut Salehuddin, pidato kenegaraan memang selalu menjadi ruang refleksi tahunan, terlebih ketika bangsa ini memasuki usia ke-80 kemerdekaan. Uniknya, tahun ini penyampaian pidato dimajukan sehari dari biasanya. Namun, pelaksanaannya bertepatan dengan jadwal salat Jumat di Kaltim yang lebih cepat satu jam dibanding daerah lain, sehingga sebagian isi pidato tidak dapat tersampaikan secara lengkap kepada para legislator.
Meski begitu, ia menilai substansi yang disampaikan Presiden sudah sangat jelas. “Temanya jelas, Bersatu Berdaulat untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Menuju Indonesia Maju. Ini momentum untuk mengesampingkan perbedaan pilihan politik pasca pilpres dan pilkada. Saatnya kita bersatu membangun bangsa sesuai peran masing-masing,” ujarnya.
Pesan tersebut, menurut Salehuddin, relevan dengan situasi nasional sekaligus internasional. Di tengah ketidakpastian global, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, hingga ancaman krisis pangan, persatuan bangsa harus menjadi landasan utama. “Kondisi dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Persatuan bisa memupuk rasa nasionalisme sehingga semangat untuk berdaulat itu benar-benar terwujud, baik secara politik, ekonomi, maupun pangan,” tegasnya.
Ia menilai, penegasan Presiden agar seluruh pihak menyingkirkan sekat politik pasca pemilu adalah seruan penting. Menurutnya, konsolidasi nasional tidak bisa ditunda, apalagi saat bangsa tengah menghadapi transformasi besar di bidang pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. “Kalau energi bangsa habis untuk konflik politik, kita akan kehilangan momentum emas. Karena itu, pesan persatuan ini harus benar-benar ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain itu, Salehuddin juga mencatat adanya penekanan Presiden terhadap capaian pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski tidak seluruh poin tersampaikan karena keterbatasan waktu, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan konsistensi dalam membangun kedaulatan. “Yang pasti, tema yang diangkat Presiden itu sangat up to date dengan kondisi kebangsaan kita. Persatuan adalah yang paling utama,” pungkasnya.
Bagi Salehuddin, peringatan HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini harus dimaknai bukan hanya dengan euforia seremonial, tetapi juga dengan kerja nyata. Ia menyebut, pesan Presiden sejalan dengan amanat para pendiri bangsa bahwa persatuan merupakan kunci utama berdirinya Indonesia. Kini, pesan itu menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi ancaman disrupsi global yang berimbas pada setiap aspek kehidupan masyarakat.
Legislator asal Kaltim itu menegaskan, jika persatuan dapat diwujudkan secara konsisten, maka bangsa Indonesia akan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. “Bersatu” tidak hanya bermakna menyingkirkan perbedaan politik, tetapi juga menciptakan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga kalangan pemuda.
Ia mengingatkan bahwa persatuan tidak boleh dipandang sebagai slogan belaka. Untuk mewujudkannya, diperlukan tindakan nyata, mulai dari mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, hingga memastikan pembangunan dirasakan secara merata. “Kalau kita mampu menjaga persatuan, maka kedaulatan politik, ekonomi, dan pangan tidak akan sulit kita capai,” ujarnya lagi.
Dengan demikian, pidato kenegaraan Presiden pada 2025 tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan juga alarm pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat bahwa persatuan adalah syarat mutlak menuju Indonesia yang benar-benar berdaulat dan sejahtera. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna