PARLEMENTARIA — Keinginan Kalimantan Timur (Kaltim) untuk berdaulat secara ekonomi kembali mengemuka dalam forum “Executive Meeting” yang digelar di Jakarta, Kamis (26/06/2025). Provinsi kaya sumber daya alam ini kembali menegaskan perlunya perubahan strategi untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang tak lagi bergantung pada pusat.
Dalam forum yang mengangkat tema “Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Pertambangan dan Migas dalam Mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan pentingnya sinergi semua pihak dalam memperbaiki ketimpangan nilai tambah yang selama ini terjadi. Ia menyebut bahwa sektor pertambangan dan migas memang mendominasi struktur ekonomi Kaltim, tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mencerminkan potensi yang dimiliki.
“Kaltim punya potensi besar di sektor pertambangan dan migas, tapi kontribusinya terhadap PAD masih belum maksimal. Kita perlu sinergi nyata antara legislatif, eksekutif, dan pelaku industri,” tegas Hasanuddin. Masalah utama, menurutnya, terletak pada sistem pengelolaan sumber daya yang lebih banyak didominasi pihak luar daerah. Hal ini menyebabkan daerah hanya menerima porsi kecil dari keuntungan besar yang dihasilkan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang hanya memberi sisa, sementara sumber daya kita habis. Reformulasi strategi PAD harus melihat bagaimana nilai tambah bisa tetap tinggal di daerah,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Hasanuddin mendorong percepatan hilirisasi industri di Kaltim, seperti pembangunan fasilitas pengolahan batu bara dan minyak bumi yang selama ini hanya dikirim mentah ke luar daerah. Ia yakin, jika industri hilir tumbuh di Kaltim, maka PAD, serapan tenaga kerja, dan efek ekonomi lainnya akan meningkat.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Sektor ini, katanya, harus mendapat tempat strategis karena terbukti tahan krisis dan memberi kontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Tak kalah penting, Hasanuddin mengingatkan soal peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga kini dinilai belum menunjukkan performa optimal. Ia menuntut pembenahan total, baik dari sisi manajemen, orientasi bisnis, hingga sistem pengawasan.
“BUMD harus menjadi katalisator pembangunan ekonomi. Tapi untuk itu, perlu perbaikan dari sisi manajemen, orientasi bisnis, dan transparansi. Kita tidak ingin BUMD hanya jadi beban APBD,” tegasnya.
Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim disebut Hasanuddin sebagai peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan harus melibatkan semua pihak secara seimbang.
“Kita harus duduk bersama. Pemerintah tidak boleh jalan sendiri, industri tidak boleh hanya kejar untung, dan legislatif tidak boleh hanya mengawasi. Harus ada kolaborasi yang nyata demi masa depan Kaltim,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah baru bagi Kaltim: bahwa kesejahteraan tidak cukup dibangun di atas kekayaan alam semata, melainkan harus dimulai dari keadilan dalam distribusi manfaat, kebijakan yang berpihak pada daerah, dan kolaborasi tanpa sekat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna