JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sistem logistik pangan nasional melalui percepatan pembangunan 100 gudang Perum Bulog di berbagai daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek besar tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, pembangunan ratusan gudang itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 September 2025. Menurutnya, keberadaan infrastruktur penyimpanan hasil panen merupakan kebutuhan mendesak di tengah peningkatan produksi pangan nasional.
“Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025. Arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas saat menghadiri penandatanganan SKB di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu ditandatangani oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp5 triliun ini akan dilaksanakan secara bertahap di berbagai sentra produksi padi dan jagung. Pembangunan gudang tersebut diharapkan mampu mempercepat penyerapan gabah dan jagung langsung dari petani, sekaligus mengatasi keterbatasan fasilitas penyimpanan yang selama ini menjadi kendala di lapangan.
Zulhas menekankan, pembangunan gudang Bulog juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia menambahkan, Undang-Undang BP BUMN yang baru mengharuskan adanya SKB antara kementerian terkait sebagai dasar penugasan resmi sebelum diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Lebih lanjut, Zulhas menilai rencana ini sejalan dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi padi nasional tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 30 juta ton.
“Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden, kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” ujarnya.
Zulhas juga menyebutkan, berbagai kebijakan pendukung seperti diskon pupuk 20 persen, pengembangan lahan baru, irigasi, dan bibit unggul akan turut mendorong peningkatan hasil panen. Maka, keberadaan gudang Bulog yang memadai menjadi langkah krusial dalam memastikan hasil panen tidak terbuang dan terserap optimal.
“Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita 100 gudang Bulog ini minimal harus segera dibangun bertahap,” tutup Zulhas. []
Diyan Febriana Citra.