BRASIL – Keputusan Mahkamah Agung (MA) Brasil terhadap Jair Bolsonaro mencatat babak baru dalam dinamika politik negeri itu. Pada Selasa (25/11/2025) waktu setempat, lembaga peradilan tertinggi Brasil memerintahkan mantan presiden tersebut segera menjalani hukuman penjara selama 27 tahun. Langkah ini diambil setelah seluruh proses banding dinyatakan tuntas dan tidak ada lagi ruang hukum bagi Bolsonaro untuk mengubah putusan.
MA menegaskan bahwa vonis tersebut terkait kasus kudeta yang gagal menggagalkan pelantikan Luiz Inacio Lula da Silva pada 2022. Dengan keputusan itu, Bolsonaro menjadi mantan pemimpin Brasil berikutnya yang harus menjalani hukuman setelah meletakkan jabatan, memperpanjang daftar mantan presiden yang tersandung masalah hukum sejak berakhirnya rezim militer pada 1985.
Hakim Alexandre de Moraes menyampaikan bahwa Bolsonaro akan ditempatkan di fasilitas detensi milik kepolisian federal di Brasilia. Sel mewah tidak menjadi bagian dari fasilitas tersebut; ruangan kecil dengan TV, kulkas mini, dan pendingin udara menjadi tempat mantan kepala negara itu menghabiskan hari-harinya.
“Bolsonaro sudah berada di penjara tersebut sejak Sabtu pekan lalu,” demikian disebutkan dalam laporan AFP. Ia terlebih dahulu ditahan karena merusak gelang ankle monitor yang wajib dipakainya selama menjalani tahanan rumah.
Vonis terhadap Bolsonaro sejatinya dijatuhkan pada September 2025. Dalam putusan itu, ia dinyatakan bersalah karena berupaya menghentikan proses pelantikan Lula da Silva. Tindakan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap proses demokrasi Brasil yang sedang berusaha pulih dari polarisasi tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Tak hanya menghadapi hukuman penjara, Bolsonaro juga menunggu proses peradilan militer. Persidangan itu bakal menentukan apakah pangkat kapten yang masih disandangnya akan dicabut atau tetap dipertahankan. Kasus tersebut menjadi perhatian publik mengingat Bolsonaro berasal dari latar belakang militer dan kerap memperlihatkan kedekatannya dengan institusi tersebut.
Selain Bolsonaro, para sekutunya yang terlibat dalam rencana kudeta gagal juga mulai masuk penjara. Mulai dari jenderal aktif hingga mantan menteri, semuanya menerima hukuman berkisar 19 sampai 26 tahun. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah Brasil tengah mempertegas supremasi hukum dan menindak balik upaya pelanggaran terhadap demokrasi.
Meski demikian, kubu Bolsonaro menyatakan tidak menyerah. Pengacaranya, Paulo Bueno, menuturkan bahwa keputusan MA membuat pihaknya terkejut.
“Ia yakin kasus Bolsonaro belum sepenuhnya ditutup dan masih ada celah banding,” ujarnya. Diyakini, tim hukum Bolsonaro akan terus mencari dasar hukum untuk membuka kembali perkara tersebut.
Selama masa kepemimpinannya dari 2019 hingga 2022, Bolsonaro dikenal sebagai figur populis sayap kanan yang kerap menuai kontroversi, baik dalam kebijakan lingkungan maupun pernyataan politiknya. Ia juga menjalin kedekatan dengan tokoh global seperti Donald Trump. Dalam berbagai kesempatan, Bolsonaro tetap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menegaskan bahwa seluruh kasus yang menjeratnya adalah bentuk “penganiayaan bermotif politik”.
Dengan kondisi ini, Brasil kembali menghadapi ujian stabilitas politik internal. Sementara Lula da Silva terus memusatkan perhatian pada agenda pemerintahan, proses hukum terhadap pendahulunya menjadi sorotan yang tak kalah besar di mata dunia internasional. []
Diyan Febriana Citra.