ADVERTORIAL – Penetapan pasangan calon nomor urut 03, Angela Idang Belawan dan Suhuk, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) terpilih untuk periode 2025–2030 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu menandai berakhirnya proses politik yang cukup panjang dan melelahkan. Keputusan resmi itu diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Ujoh Bilang pada Jumat malam (11/07/2025).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyampaikan apresiasinya terhadap hasil tersebut. Ia menyebut bahwa pasangan Angela-Suhuk adalah pilihan terbaik yang ditetapkan melalui mekanisme demokrasi, meskipun sempat melalui tahapan pemungutan suara ulang.
“Pasangan yang terbaik sudah melalui proses pemungutan suara ulang dan tentu kami mengapresiasi penetapan pasangan calon nomor urut 03 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahulu,” ujar Ekti saat diwawancarai di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Sabtu (12/07/2025).
Namun di sisi lain, Ekti menyoroti dampak dari dinamika politik yang berlangsung selama proses Pilkada. Ia mengungkapkan bahwa situasi tersebut sempat menghambat roda pemerintahan daerah, terutama dalam hal penyusunan program kerja jangka menengah.
“Tentu terkait administrasi pemerintahan mereka jadi lambat dengan adanya proses pemungutan suara ulang, rencana pembangunan jangka menengah daerah juga lambat, kami minta secepatnya hal itu bisa ditangani,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mahulu dan Kutai Barat, Ekti menekankan pentingnya percepatan reformasi administrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Mahulu. Ia mendesak agar kepala daerah terpilih segera menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Pemerintah Mahulu harus segera berproses secara administrasi secara cepat, supaya pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak terus-menerus tertahan akibat proses politik,” tegas politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Kini, dengan telah ditetapkannya kepala daerah baru, Mahulu diharapkan segera berbenah. Konsolidasi dan pemulihan sistem pemerintahan menjadi prioritas, agar daerah otonomi baru di Kalimantan Timur itu tidak terus tertinggal. Semua pihak diajak untuk meninggalkan ketegangan politik dan fokus pada pemulihan dan kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.[]
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna