JAKARTA – Pemerintah pusat menilai proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera masih memerlukan pengawalan serius. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa hingga kini terdapat 16 wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/01/2026). Rapat tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mengevaluasi perkembangan pemulihan dan mengidentifikasi hambatan di lapangan.
Berdasarkan hasil evaluasi, Tito menyebutkan bahwa pemulihan di Sumatera Barat menunjukkan progres yang cukup signifikan. Dari total 19 kabupaten/kota, tercatat 16 daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, lima wilayah telah dinyatakan kembali normal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Namun demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Lima kabupaten/kota di Sumatera Barat dinilai memerlukan atensi khusus, terutama terkait infrastruktur dasar dan layanan publik.
“Sehingga yang perlu atensi khusus adalah 5 kabupaten/kota, yaitu nomor satu jelas adalah Kabupaten Agam. Ini ada berbagai permasalahan mulai dari pemerintahan, kemudian juga ada masalah sarana layanan kesehatannya rata-rata Sumatera Barat kalau menurut catatan kami,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, serta ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Sementara itu, kondisi pemulihan di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan bertahap. Dari 18 daerah terdampak bencana, lima wilayah telah dinyatakan pulih sepenuhnya, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara. Selain itu, terdapat 11 kabupaten/kota yang dinilai mendekati kondisi normal.
Meski demikian, Tito menegaskan masih ada daerah yang memerlukan perhatian lebih intensif, khususnya Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Permasalahan utama di wilayah tersebut meliputi kerusakan sungai, jalan provinsi, serta fasilitas pendidikan.
“Yang mendekati normal 11 kabupaten. Ada yang memerlukan atensi khusus meskipun tidak menafikan tentunya yang lain, yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Tapanuli Selatan yang terdampak buruk kemarin memang ada beberapa fasilitas pendidikan, saya ulangi, jalan provinsi yang masih ada hambatan di Tapanuli Selatan,” kata Tito.
Adapun di Aceh, Mendagri menilai pemulihan pascabencana masih membutuhkan kerja ekstra. Dari 18 daerah terdampak, baru Kabupaten Aceh Besar yang dinilai telah kembali normal. Sementara itu, sembilan daerah berada pada tahap mendekati normal dan delapan kabupaten/kota lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.
Wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah menjadi fokus utama karena menghadapi persoalan akses jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor. Kondisi ini berdampak pada distribusi logistik dan aktivitas masyarakat.
“Di Highland itu di daerah pegunungan itu tiga, yaitu Bener Meriah, Gayo Lues, dan kemudian di Aceh Tengah yang ibukotanya Takengon. Itu rata-rata permasalahannya adalah jalan yang longsor atau hilang dan jembatan yang putus. Jalan nasional sudah masuk, sudah. Kalau tidak memakai jembatan sementara, dia memakai jalan alternatif dengan terobosan,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya penguatan cadangan logistik di wilayah pegunungan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Dari pengalaman itu mohon kami menyarankan tiga tempat ini untuk diperkuat stok 3 bulan,” tambah Tito.
Sementara di wilayah dataran rendah Aceh, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, persoalan utama adalah endapan lumpur yang berdampak pada permukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi warga.
Pemerintah pusat memastikan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk melalui perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, serta penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. []
Diyan Febriana Citra.