JAKARTA – Pemerintah pusat bergerak cepat menindaklanjuti kasus keracunan makanan yang menimpa peserta Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang.
“Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/09/2025).
Rapat koordinasi secara virtual itu dijadwalkan berlangsung Senin (29/09/2025) pukul 08.00 WIB, dengan menghadirkan sejumlah pejabat terkait. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang dipastikan ikut serta.
Tito menekankan, salah satu agenda utama rapat adalah memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Selain itu, ia mendorong pemanfaatan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar pengawasan mutu makanan bisa berjalan lebih optimal.
“Itu kan melibatkan Dinas Kesehatan. Nanti besok pagi jam 8 kita akan laksanakan di Kemendagri zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah dan staf di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan perlunya perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kualitas pelaksanaan MBG harus ditingkatkan karena menyangkut keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus.
“Atas petunjuk dari presiden dan instruksi dari beliau bahwa, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah langkah konkret. Salah satunya, penutupan sementara dapur SPPG yang terbukti bermasalah. Evaluasi dan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menilai kepatuhan pada standar, termasuk kemampuan para juru masak.
“Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG,” tegas Zulhas.
Selain penutupan, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG melakukan sterilisasi peralatan makan serta memperbaiki manajemen sanitasi, khususnya alur pembuangan limbah. Penerapan SLHS diwajibkan sebagai standar mutlak untuk dapur MBG di seluruh wilayah.
“Selain itu, kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta, aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” jelas Zulhas.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini, pemerintah berharap tata kelola Program MBG semakin ketat, transparan, dan aman bagi penerima manfaat. []
Diyan Febriana Citra.