JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kehadiran para kepala daerah di tengah situasi sosial yang memanas akibat gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Untuk itu, Tito memutuskan menunda seluruh izin perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah dan DPRD.
“Saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah, DPRD keluar negeri,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Selasa (02/09/2025). Ia menekankan bahwa izin perjalanan dinas luar negeri merupakan kewenangan Kemendagri dan saat ini perlu ditahan demi menjaga stabilitas daerah.
Menurut Tito, kebijakan tersebut diambil agar seluruh kepala daerah dapat berkonsentrasi penuh dalam mengendalikan keamanan serta melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat.
“Hal ini diperlukan agar seluruh kepala daerah bisa mengendalikan situasi bersama terkait isu keamanan di daerah masing-masing,” katanya.
Selain penundaan perjalanan dinas, Tito juga mengimbau kepala daerah tidak menggelar kegiatan seremonial yang berlebihan. “Apalagi seperti kelihatan pesta-pesta meskipun mungkin (sekadar) musik, tapi kemudian maksud saya kegiatan seremonial dinas, jangan sampai dipotong diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin,” ujarnya.
Ia meminta kepala daerah memprioritaskan langkah-langkah nyata seperti mengadakan rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), berdialog dengan tokoh masyarakat, serta memperkuat jalinan komunikasi lintas elemen.
Selain itu, Tito juga mendorong kepala daerah menggelar doa bersama lintas umat dan pemerintah, memperbanyak program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial, serta menjauhi praktik pamer kemewahan dalam bentuk apa pun, termasuk resepsi pernikahan atau pesta ulang tahun.
Gelombang unjuk rasa yang melatarbelakangi kebijakan ini bermula dari kekecewaan publik atas kenaikan pendapatan anggota DPR RI ketika kondisi ekonomi masyarakat sedang tertekan. Namun, aksi tersebut justru memunculkan tragedi.
Seorang pengemudi ojek online meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob yang melaju di tengah kerumunan. Dalam sebuah video amatir, mobil rantis terlihat melaju cepat saat massa berhamburan. Kejadian itu membuat massa yang semula bubar kembali berkumpul dan menegangkan situasi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Ia menegaskan kepolisian menyesalkan peristiwa itu dan akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan kondisi demikian, keputusan Mendagri menahan izin keluar negeri dinilai sebagai langkah strategis agar kepala daerah dapat hadir di tengah masyarakat, menenangkan situasi, serta memastikan jalannya program penanganan sosial dan ekonomi. []
Diyan Febriana Citra.