JAKARTA – Komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati global kembali ditegaskan di forum internasional. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan arah kebijakan konservasi nasional yang menempatkan masyarakat adat, perlindungan satwa liar, serta pemberantasan kejahatan lingkungan sebagai prioritas utama. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan lunch meeting bersama The Royal Foundation di London, Inggris, pada Senin (19/01/2026).
Dalam pertemuan itu, Raja Juli Antoni berdialog langsung dengan Direktur Eksekutif The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, Dr. Tom Clements. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem global dan berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan Global Biodiversity Framework.
Raja menyampaikan bahwa kebijakan pengakuan dan penetapan hutan adat menjadi fondasi utama dalam strategi konservasi Indonesia. Pendekatan ini dinilai tidak hanya melindungi kawasan hutan, tetapi juga memperkuat peran masyarakat adat sebagai pengelola ekosistem yang berkelanjutan.
“Pengakuan hutan adat memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati,” kata Raja dalam keterangannya.
Menurut Raja, langkah tersebut telah menunjukkan perkembangan nyata. Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat, sebagaimana disampaikan dalam United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro pada November 2025. Sepanjang tahun 2025, proses penetapan tersebut mengalami kemajuan signifikan melalui tahapan administrasi, verifikasi lapangan, hingga pengesahan hukum.
“Sepanjang tahun 2025, kemajuan nyata telah dicapai, dengan sejumlah unit hutan adat yang sedang melalui tahapan penetapan, konsolidasi, verifikasi, hingga penetapan hukum. Untuk menjamin kredibilitas dan kualitas, Indonesia telah menerbitkan Pedoman bagi Calon Verifikator Hutan Adat serta melaksanakan program peningkatan kapasitas di berbagai wilayah,” sambungnya.
Selain hutan adat, perhatian pemerintah juga diarahkan pada upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar. Raja secara khusus menyoroti konflik manusia dengan gajah di Sumatra yang kerap menimbulkan kerugian ekologis dan sosial.
“Peta jalan mitigasi konflik manusia-gajah menargetkan 75 persen konflik dapat dikelola secara efektif dan penurunan risiko hingga 75 persen pada 2030,” jelas dia.
Di sisi lain, pemberantasan kejahatan satwa liar juga menjadi fokus penting. Raja menyebutkan bahwa Indonesia terus memperkuat patroli di habitat-habitat kritis, meningkatkan pengawasan di pintu keluar masuk negara seperti bandara dan pelabuhan, serta memulangkan satwa hasil perdagangan ilegal ke habitat alaminya.
Upaya tersebut diperkuat dengan langkah penegakan hukum yang lebih ketat serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perusahaan digital. Pemerintah menggandeng platform perdagangan daring untuk menutup celah transaksi ilegal flora dan fauna dilindungi.
“Kami telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia untuk mencegah perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi melalui sistem elektronik,” tandas dia.
The Royal Foundation sendiri merupakan lembaga filantropi yang didirikan oleh Prince William dan Catherine (Kate Middleton). Lembaga ini dikenal aktif mendukung berbagai inisiatif global di bidang pelestarian lingkungan, aksi iklim, kesehatan mental, dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan strategis jangka panjang.
Kunjungan Raja Juli Antoni ke London juga berkaitan dengan agenda kenegaraan. Ia diketahui mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) yang dikemas dalam breakfast discussion bersama Raja Charles III pada 21 Januari 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari diplomasi lingkungan Indonesia dalam memperkuat kerja sama konservasi satwa liar di tingkat global. []
Diyan Febriana Citra.