JAKARTA – Upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah menegaskan bahwa proses transformasi lembaga tersebut tidak akan berhenti di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui langkah pengawasan langsung di lapangan. Dalam waktu dekat, Purbaya memastikan dirinya akan lebih rutin mengunjungi sejumlah pelabuhan utama di Indonesia.
“Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (04/12/2025).
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perbaikan menyeluruh setelah berbagai kasus kebocoran, kecurangan, hingga turunnya kepercayaan publik mencoreng reputasi DJBC dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi layanan, penguatan sistem, dan restrukturisasi organisasi kini masuk agenda prioritas pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan teknologi akan menjadi tulang punggung reformasi. Salah satu terobosan yang disiapkan ialah penerapan sistem digital berkelanjutan untuk memantau proses keluar masuk barang, termasuk pada industri hasil tembakau. Ia mencontohkan pemasangan mesin penghitung dan pencacah rokok langsung di pabrik, sehingga setiap batang yang keluar dari lini produksi dapat terpantau jelas.
Penerapan perangkat tersebut, kata Purbaya, bertujuan untuk memastikan pembayaran cukai berlangsung transparan dan sesuai aturan. Pemerintah menargetkan teknologi baru ini mulai diuji coba pada awal tahun depan, dengan implementasi penuh yang diharapkan dapat berjalan pada Mei atau Juni 2026. “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak, jadi akan serius itu,” ujarnya.
Tak hanya pada industri rokok, peningkatan pengawasan juga akan menyasar proses bongkar muat dan pemeriksaan barang di berbagai pelabuhan. Purbaya mengungkapkan DJBC akan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi indikasi penyimpangan, seperti under invoicing atau praktik manipulasi dokumen lainnya. Teknologi ini diharapkan dapat menekan potensi kebocoran penerimaan negara dan memotong ruang gerak jaringan ilegal.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi besar pada Bea Cukai. Ia bahkan menyuarakan ancaman tegas jika tidak terjadi perubahan signifikan. “Saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tegasnya.
Dengan pengawasan intensif, penggunaan teknologi mutakhir, serta sikap tegas pimpinan, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap Bea Cukai dapat dipulihkan dan kualitas pelayanan meningkat secara nyata. []
Diyan Febriana Citra.