JAKARTA – Dorongan percepatan realisasi anggaran kembali disuarakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa kementerian dan lembaga (K/L) harus mengoptimalkan belanja hingga akhir tahun. Penyerapan yang tidak mencapai target dipastikan berimplikasi pada pengurangan pagu anggaran tahun berikutnya. Pesan itu ia sampaikan dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
“Belanja pemerintah pusat kita dorong supaya jalan lebih cepat. Saya ancam kalau nggak habis, tahun depan saya potong anggarannya,” ujar Purbaya di hadapan para peserta forum tersebut. Pernyataan itu mencerminkan sikap tegasnya untuk membenahi disiplin fiskal dan memastikan kualitas belanja negara semakin terukur.
Menurut Purbaya, langkah ini telah memperoleh dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI. Pemerintah menilai bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan efek ekonomi yang optimal, terlebih sebagian anggaran bersumber dari pembiayaan utang. Dengan demikian, dana yang tidak terserap sama saja dengan potensi pertumbuhan yang terbuang.
“Bukan untuk apa-apa, cuma untuk supaya belanja kita betul-betul keluar tepat waktu karena setiap rupiahnya kan sebagian besar utang. Kalau saya sudah utang terus nggak dipakai, saya dosa, saya utang untuk uang yang nggak dipakai. Bayar bunganya juga bisa mahal tuh utang. Lebih jelek lagi, dorongan keekonomian menjadi tidak maksimal,” imbuhnya.
Purbaya sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya untuk mendorong belanja negara secara lebih efektif, termasuk melalui evaluasi berkala terhadap K/L. Ia tidak ingin lagi melihat fenomena sisa anggaran yang menumpuk di akhir tahun, yang selama ini menjadi persoalan klasik dalam tata kelola fiskal pemerintah.
“Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” ucapnya setelah mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/09/2025).
Ia menambahkan bahwa kementerian yang tidak mampu mengeksekusi program perlu dievaluasi secara mendalam. Program-program yang dianggap tidak produktif berpotensi dialihkan ke sektor atau lembaga lain yang dapat memberikan manfaat lebih langsung bagi masyarakat. Purbaya menilai langkah tersebut bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan pembenahan struktural dalam manajemen keuangan negara.
“Jadi, ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang ke perekonomian. Jadi selama ini yang macet-macet, akan kita lancarkan dan dana yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan,” pungkasnya.
Pemerintah berharap penguatan disiplin belanja ini dapat menjadi model baru dalam mengelola fiskal secara lebih adaptif dan berorientasi hasil. Dengan anggaran yang dikelola tepat waktu dan tepat sasaran, perekonomian diharapkan mendapat dorongan yang lebih stabil dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.