JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung aktivitas di Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada Selasa pagi (21/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menilai kesiapan sistem digital yang berfungsi sebagai pusat data dan “intelijen IT” Kementerian Keuangan dalam memantau aktivitas ekspor-impor di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan pentingnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Ia mengaku ingin melihat sejauh mana kemampuan sistem tersebut bekerja secara real time dalam melacak alur keluar-masuk barang dari pelabuhan dan pintu perdagangan lainnya.
“Melihat kesiapan, Saya belum tahu sistemnya seperti apa. Kan Saya pikir udah kayak di film-film itu Saya lihat ujung, langsung ke ujung langsung saya bandingin ketahuan semuanya,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menurut Purbaya, LNSW memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi serta pengawasan perdagangan lintas batas. Namun, ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait keterpaduan data dan sistem antarinstansi yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Menurut saya itu LNSW itu adalah semacam IT intelijen saya. Saya tahu barang masuk apa barang keluar apa saya bisa bandingin melihatnya di satu tempat itu. Sekarang belum sampai sana. Nanti saya akan lihat, mengembangkan dimana memperbaikinya,” tuturnya.
Sebagai platform nasional, LNSW dirancang untuk mengintegrasikan dokumen perizinan ekspor dan impor dari berbagai instansi, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem ini juga diharapkan dapat menjadi sarana yang memudahkan pelaku usaha, termasuk UMKM eksportir, dalam memperoleh informasi dan layanan kepabeanan secara daring.
Purbaya menegaskan akan memantau langsung proses integrasi antarunit di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan LNSW benar-benar menjadi alat efektif dalam mendeteksi indikasi kecurangan seperti under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari seharusnya.
“Nanti yang jelas saya akan monitor itu sistem IT, import-export. Sehingga kebocoran seperti under-invoicing yang disebutkan kemarin di beberapa rapat itu bisa kita address dengan cepat,” ujar Purbaya.
Pemerintah berharap modernisasi sistem digital pengawasan ini dapat memperkuat tata kelola fiskal dan mendorong efisiensi dalam pengumpulan penerimaan negara. Purbaya menegaskan, penguatan infrastruktur data dan integrasi lintas lembaga menjadi bagian penting dari strategi Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. []
Diyan Febriana Citra.