JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan penyisiran anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mulai akhir Oktober 2025. Kebijakan ini menjadi langkah tegas pemerintah untuk memastikan efisiensi dan percepatan realisasi belanja negara menjelang akhir tahun anggaran.
Purbaya menegaskan, setiap K/L diberikan tenggat waktu selama 16 hari untuk mempercepat penyerapan anggaran. Apabila hingga batas waktu tersebut masih ada anggaran yang belum terserap, maka dana tersebut akan segera dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih siap menjalankan program prioritas.
“Enam belas hari lagi untuk kementerian/lembaga mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak, nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir. Saya akan mulai pindahkan, saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja,” tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober, dikutip Rabu (15/10/2025).
Langkah penyisiran ini bukan sekadar evaluasi rutin, tetapi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di penghujung tahun. Dalam paparannya, Purbaya mengungkapkan bahwa tiga K/L berpotensi menjadi sasaran penyisiran, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketiganya dinilai memiliki alokasi anggaran besar, namun tingkat penyerapan yang masih rendah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menegaskan pentingnya percepatan belanja, terutama bagi K/L yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi.
“Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi Pak Menteri juga punya dorongan supaya percepatan itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena belanja negara bisa sampai 14-15% dari PDB,” ujarnya.
Febrio menambahkan, percepatan belanja negara akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonominya,” lanjutnya.
Berdasarkan data APBN KITA, hingga 30 September 2025, realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp800,9 triliun atau 62,8% dari total outlook. Meski angka ini menunjukkan kemajuan, masih terdapat potensi dana besar yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam sisa waktu dua bulan ke depan.
Kementerian Keuangan pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan belanja negara, antara lain mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa, memperketat monitoring rencana penggunaan dana, serta mendorong percepatan pembayaran termin kegiatan. Selain itu, Kemenkeu juga akan menginventarisasi hambatan yang menghambat penyerapan anggaran guna mencari solusi cepat dan efektif.
Langkah tegas ini menjadi ujian bagi kementerian dan lembaga dalam menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada hasil. Dengan sisa waktu yang terbatas, pemerintah berharap seluruh instansi mampu menuntaskan realisasi belanja sesuai rencana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. []
Diyan Febriana Citra.