JAKARTA – Pemerintah menyatakan optimistis terhadap arah pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai tidak lagi terjebak pada kisaran 5%. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia telah keluar dari apa yang kerap disebut sebagai “kutukan” pertumbuhan 5%. Strategi fiskal yang disiplin dengan menjaga defisit di bawah 3% produk domestik bruto (PDB) disebut menjadi kunci penting dalam menjaga momentum tersebut.
Dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/02/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tergoda untuk memperlebar defisit hanya demi mengejar angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar lebih efektif mendorong ekspansi ekonomi.
“Sekarang saya akan fokus di 3% dan mengoptimalkan uang yang ada untuk menjaga pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil tuh walaupun banyak orang menertawain tapi kan berhasil kan di bawah 3% saya bisa memanfaatkan uang,” ujar Purbaya.
Menurut dia, kebijakan mempertahankan defisit fiskal di bawah ambang batas 3% justru memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah memiliki ruang untuk mengalokasikan belanja secara lebih terarah tanpa harus menanggung tekanan pembiayaan yang berlebihan.
Pendekatan yang ditempuh pemerintah ke depan tidak lagi menitikberatkan pada ekspansi belanja secara besar-besaran. Sebaliknya, kualitas belanja, efisiensi program, serta sinkronisasi kebijakan antarsektor menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mengurai hambatan struktural yang selama ini memperlambat arus investasi dan kinerja sektor riil.
“Sudah lepas dari kutukan pertumbuhan 5% ke depannya akan berfokus dengan memaksimalkan uang yang ada. Saya jadi jaga sinkronisasi sekarang yang penting kita harus bisa optimalkan dengan debottlenecking perbaikan investasi untuk mesin swasta mesin pemerintah mesin pertumbuhan ekonomi swasta mungkin bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.
Purbaya menjelaskan, mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin bertumpu pada sektor swasta. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang memastikan regulasi, kebijakan fiskal, serta koordinasi lintas kementerian berjalan selaras. Dengan demikian, investasi swasta dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
Ia menilai, perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan hambatan birokrasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan. Sinkronisasi antara belanja pemerintah dan ekspansi sektor swasta dinilai krusial agar pertumbuhan tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan.
Terkait wacana pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif, misalnya hingga 8%, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap akan berhitung secara cermat sebelum mengambil keputusan memperluas ruang fiskal. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menentukan apakah tambahan anggaran memang diperlukan.
“Nanti ke depan kalau mau 8% misalnya kita evaluasi apakah kita perlu uang tambahan atau tidak. Kalau saya sih insting saya tidak karena kita sudah menjalankan investasi yang terbesar di sini dalam waktu tidak terlalu lama jadi saya sudah ada beberapa indikasi seperti ini,” pungkasnya.
Ia menambahkan, selama hasil investasi yang telah dijalankan mulai menunjukkan dampak positif dan pertumbuhan tetap terjaga, pemerintah tidak melihat urgensi untuk melampaui batas defisit 3% terhadap PDB. Disiplin fiskal dinilai tetap menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi jangka menengah dan panjang.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan dan kesinambungan fiskal. Optimisme lepas dari stagnasi 5% diharapkan menjadi titik awal bagi fase pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi. []
Diyan Febriana Citra.