JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan pentingnya keterlibatan profesional di bidang gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai, pelaksanaan program prioritas tersebut tidak bisa berjalan optimal tanpa kehadiran ahli gizi sebagai bagian utama dari proses penyelenggaraan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025), Zulkifli Hasan menekankan bahwa tenaga ahli gizi merupakan elemen wajib dalam program yang menargetkan peningkatan kualitas generasi muda Indonesia melalui pemenuhan gizi harian.
“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan nasional dalam jangka panjang juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, SDM yang cerdas dan produktif hanya dapat dibentuk melalui asupan makanan yang memiliki kandungan gizi seimbang. Karena itu, pemerintah memandang penting adanya sistem pengawasan dan pendampingan gizi yang profesional.
“Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” kata Zulhas menegaskan.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah membentuk tim koordinasi khusus yang bertugas memperkuat tata kelola serta menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Pembentukan tim ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak ada risiko yang berdampak pada jutaan anak sebagai penerima manfaat program tersebut.
“Kita tidak ingin ada risiko apapun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita. Maka dibentuk tim koordinasi ini, kami setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini,” ujarnya.
Tim tersebut dikepalai langsung oleh Zulkifli Hasan, dengan dukungan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar. Mereka bertugas mengawal sejumlah isu strategis, mulai dari harmonisasi kebijakan, percepatan penyelesaian persoalan lintas sektoral, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah.
Zulhas menjelaskan bahwa tim koordinasi tersebut mencakup 13 kementerian dan lembaga. Keberadaan struktur yang luas, menurutnya, mencerminkan skala prioritas program MBG dalam agenda pemerintahan saat ini.
“Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena (MBG) ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini,” ujarnya.
Pelaksana harian tim ini dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Tim bertanggung jawab memastikan implementasi MBG berjalan terkoordinasi melalui sinkronisasi kebijakan, monitoring berkelanjutan, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program di berbagai daerah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap MBG dapat berjalan lebih terukur, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak di seluruh Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.