JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi para santri.
Dalam keterangannya di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025), Cak Imin menyebut pemerintah memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dapat berlangsung tanpa rasa cemas.
“Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, penggunaan dana APBN untuk membantu pesantren bukan semata urusan pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari pemulihan sosial dan pendidikan. Ia menekankan, pemerintah tidak boleh menunggu terlalu lama untuk bertindak karena yang terdampak adalah para santri, generasi penerus bangsa.
Terkait adanya kritik yang menyebut pemerintah seharusnya lebih dulu fokus pada penegakan hukum atas dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya bangunan, Cak Imin menyatakan dua hal itu bisa berjalan beriringan.
“Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa intervensi pemerintah lewat APBN diperlukan agar proses pemulihan berjalan cepat dan efektif.
“Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah,” ujar Cak Imin.
Menko PM itu menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pesantren sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa. Pesantren, kata Cak Imin, telah menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Indonesia dan berkembang berkat nilai swadaya masyarakat.
“Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah. Pemandirian itu penting karena inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa negara hadir bukan untuk mengambil alih peran masyarakat, melainkan untuk memastikan keselamatan, pengawasan, dan kualitas pendidikan berjalan baik.
“Tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, dan mengawasi agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi,” tegasnya. []
Diyan Febriana Citra.