JAKARTA — Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan tersebut dinilai berpotensi menekan pasokan energi dunia sekaligus memicu lonjakan harga minyak global, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai gangguan pada Selat Hormuz menjadi faktor kunci yang memengaruhi stabilitas pasokan minyak mentah. Selain kawasan Teluk Persia, jalur perdagangan energi lain seperti Laut Merah juga berada dalam kondisi rawan akibat konflik yang meluas.
“Tentu kalau Iran sudah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu. Belum juga Red Sea (Laut Merah). Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (02/03/2026).
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menegaskan telah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga ketahanan energi nasional. Salah satu strategi utama adalah mengamankan sumber pasokan minyak dari luar kawasan Timur Tengah, sehingga ketergantungan terhadap wilayah konflik dapat ditekan.
Menurut Airlangga, upaya ini telah dilakukan melalui kerja sama bisnis antara PT Pertamina (Persero) dan sejumlah perusahaan energi global, khususnya dari Amerika Serikat. Langkah diversifikasi ini diharapkan dapat menjadi bantalan apabila pasokan dari Timur Tengah mengalami gangguan berkepanjangan.
“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain,” kata dia.
Airlangga juga menyinggung potensi dampak konflik terhadap perekonomian nasional secara lebih luas. Menurutnya, risiko tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga dapat menjalar ke sektor logistik, perdagangan internasional, hingga pariwisata. Namun, besar kecilnya dampak tersebut sangat bergantung pada durasi dan intensitas konflik yang berlangsung.
“Balik lagi kita monitor saja bahwa perang ini lama, atau perang 12 hari, atau perang seberapa jauh,” tambahnya.
Pemerintah, lanjut Airlangga, akan terus memantau perkembangan situasi global secara ketat. Apabila diperlukan, penyesuaian kebijakan ekonomi dan fiskal akan disiapkan guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Terkait kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, Airlangga mengakui bahwa konflik geopolitik hampir selalu diikuti oleh peningkatan harga energi. Ia mencontohkan pengalaman saat perang Rusia–Ukraina yang berdampak signifikan terhadap pasar minyak dunia.
“Otomatis (BBM) akan naik, sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat, dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya,” tuturnya.
Di sisi lain, situasi keamanan di kawasan Teluk semakin memanas setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan penutupan Selat Hormuz. Langkah ini diklaim sebagai respons atas serangan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.
“Saat ini dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh pasukan IRGC menyusul agresi terhadap Iran,” kata Brigadir Jenderal IRGC Ibrahim Jabari.
IRGC juga mengklaim telah menyerang kapal tanker milik AS dan Inggris di Teluk dan Selat Hormuz, serta menargetkan instalasi militer AS di Kuwait dan Bahrain. Klaim tersebut menambah kekhawatiran pasar global terhadap keberlanjutan pasokan energi dan stabilitas kawasan. []
Diyan Febriana Citra.