JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong perluasan jangkauan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar anak-anak dan ibu, tetapi juga kelompok rentan lain seperti lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Usulan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (04/11/2025).
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menilai kelompok lansia dan difabel berhak memperoleh perhatian khusus dalam kebijakan pemenuhan gizi pemerintah. Ia berharap perluasan program tersebut bisa mulai direalisasikan pada tahun 2026.
“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas (difabel). Kami dalami lagi, nanti kami melaporkan pada kesempatan lain,” kata Gus Ipul selepas menghadiri rapat terbatas di Istana.
Gus Ipul menegaskan bahwa perluasan sasaran program MBG tidak akan menghapus status penerima manfaat bansos yang selama ini diterima oleh kelompok lansia dan difabel.
“Ndak (dihapus). Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan, karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini pertama kali diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025 dan kini telah berjalan di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sasaran utama program tersebut saat ini mencakup anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak dini.
Menurut data pemerintah, hingga akhir Oktober 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai sekitar 40 juta orang yang tersebar di 509 kabupaten/kota. Presiden menargetkan jumlah penerima meningkat hingga 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.
Usulan penambahan kelompok lansia dan difabel dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial yang berkeadilan. Banyak kalangan menilai, jika disetujui, kebijakan ini akan memperkuat upaya negara dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak dasar gizi dan kesejahteraan.
Rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut juga membahas sinkronisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, dengan menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.
Selain Mensos, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta sejumlah menteri lain yang membidangi sektor UMKM, pertanian, koperasi, dan desa.
Usulan Kemensos ini menandai langkah awal menuju perluasan manfaat program gizi nasional yang lebih inklusif, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.