JAKARTA — Pemerintah kembali menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang hingga kini masih menyisakan berbagai kendala di lapangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkap bahwa ia menerima laporan terbaru mengenai adanya distributor yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar seluruh proses distribusi dapat berjalan transparan dan tanpa memberatkan petani.
Menurut Amran, laporan yang masuk cukup signifikan. Selama sepekan terakhir, tercatat ada 115 aduan terkait harga pupuk yang dijual lebih mahal dari ketentuan resmi. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar praktik serupa tidak terus berulang.
“Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini masih ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kita tindak dan meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!” tegasnya usai menggelar rapat pukul 6 pagi di kediamannya, Jumat (21/11/2025).
Tidak berhenti pada persoalan harga, Amran juga menyoroti laporan lain soal distributor pupuk yang masih memberlakukan syarat penggunaan kartu tani. Di lapangan, jumlahnya mencapai 136 distributor. Padahal, pemerintah telah menegaskan bahwa pembelian pupuk bersubsidi kini cukup menggunakan KTP. Kebijakan penyederhanaan tersebut dimaksudkan agar petani tidak kembali terbebani prosedur berbelit.
“Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut!” ujar Amran.
Sementara itu, Kementerian Pertanian juga menemukan hambatan lain terkait pendistribusian alat dan mesin pertanian (alsinta) yang semestinya diberikan secara gratis. Sejumlah laporan menunjukkan masih adanya pungutan liar yang menghambat penyaluran bantuan tersebut. Amran menilai persoalan ini harus segera dibenahi karena dapat mengurangi efektivitas program peningkatan produksi pangan.
Sebagai bagian dari agenda besar sektor pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo, Amran menekankan bahwa kebijakan kepastian harga pupuk, kemudahan akses tanpa kartu tani, serta penyediaan alsinta gratis merupakan langkah strategis untuk memperkuat produktivitas petani. Ia mengklaim bahwa hasil dari kebijakan tersebut mulai tampak, terutama pada ketersediaan stok beras nasional.
Jika sebelumnya Indonesia sering terkendala tingginya tingkat impor beras, kini stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton angka tertinggi dalam sejarah. Pemerintah menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa perbaikan tata kelola pertanian membawa dampak signifikan.
Di samping itu, Kementan juga telah merefokuskan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk menunjang sektor produktif, mulai dari penyediaan benih unggul sampai alat mesin pertanian. Amran menyebut bahwa langkah ini tidak hanya menjadi kerja Kementan, tetapi juga upaya kolektif lintas kementerian dan lembaga.
Data terbaru Kementan menunjukkan sejumlah indikator positif. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat naik hingga 124,36 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian juga mengalami peningkatan. Bahkan, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia dapat menembus 33,1 juta ton pada November 2025.
Dengan sederet catatan tersebut, Amran menilai bahwa disiplin dalam distribusi pupuk serta pemangkasan hambatan birokrasi adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Ia memastikan bahwa tindakan terhadap distributor nakal akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas sektor pangan nasional. []
Diyan Febriana Citra.