WASHINGTON – Operasi militer Amerika Serikat di perairan Samudra Pasifik Timur kembali memicu sorotan internasional setelah serangan udara terhadap sebuah kapal menewaskan enam orang pada Minggu (08/03/2026). Militer AS menyatakan bahwa kapal tersebut diduga kuat terkait dengan aktivitas penyelundupan narkoba lintas negara.
Serangan tersebut menjadi bagian dari kampanye militer yang lebih luas yang dijalankan Washington untuk menekan jalur distribusi narkotika dari kawasan Amerika Selatan menuju Amerika Utara. Namun, operasi tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan transparansi serta validitas target yang diserang.
Menurut keterangan militer AS, kapal yang menjadi sasaran operasi diketahui sedang melintasi jalur laut yang selama ini disebut sebagai rute utama perdagangan narkoba di wilayah Pasifik Timur. Informasi tersebut diperoleh dari data intelijen yang memantau aktivitas jaringan penyelundupan narkotika internasional.
Komandan Komando Selatan Amerika Serikat atau US Southern Command, Jenderal Francis Donovan, mengonfirmasi operasi tersebut melalui pernyataan yang disampaikan di media sosial.
“Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal tersebut sedang melintasi rute perdagangan narkoba yang telah diketahui di Pasifik Timur dan terlibat dalam operasi perdagangan narkoba,” tulis Donovan.
Serangan terbaru ini menambah jumlah korban jiwa dalam operasi serupa yang dilakukan Amerika Serikat sejak September tahun lalu. Berdasarkan catatan berbagai laporan, lebih dari 150 orang dilaporkan tewas dalam berbagai operasi militer yang menargetkan kapal-kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba.
Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat kerap mendapat sorotan karena jarang mempublikasikan bukti rinci yang dapat memperkuat klaim bahwa kapal yang diserang memang terlibat dalam aktivitas perdagangan gelap.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia serta pemerintah dari negara asal korban juga menyuarakan keprihatinan terhadap metode operasi tersebut. Mereka menilai tindakan militer tersebut berpotensi melanggar hukum internasional karena dilakukan tanpa proses hukum yang jelas.
Kritik semakin menguat setelah beberapa keluarga korban mengklaim bahwa orang-orang yang tewas dalam operasi militer tersebut sebenarnya merupakan nelayan tradisional yang sedang mencari ikan di laut, bukan anggota kartel narkoba seperti yang dituduhkan.
Tudingan tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian korban mungkin tidak memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan penyelundupan narkoba. Namun hingga kini, pemerintah Amerika Serikat tetap mempertahankan posisi bahwa operasi militer tersebut sah dan merupakan bagian dari upaya penegakan keamanan nasional.
Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan menyebut situasi ini sebagai bagian dari perang terhadap kelompok yang mereka sebut sebagai “narko-teroris” yang beroperasi di kawasan Amerika Latin.
Di sisi lain, Pentagon menilai operasi yang dijalankan selama beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap upaya pemutusan rantai distribusi narkotika internasional.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengatakan bahwa intensitas operasi militer yang dilakukan sejauh ini membuat jaringan penyelundupan semakin tertekan.
“Kampanye untuk memburu kapal-kapal yang diduga membawa narkoba dari Amerika Selatan telah begitu sukses sehingga kini sulit untuk menemukan target,” ujar Hegseth pada Kamis lalu.
Pernyataan tersebut menunjukkan keyakinan pemerintah AS bahwa strategi militer yang diterapkan telah berhasil mengurangi aktivitas penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Pasifik Timur.
Hingga kini, patroli militer Amerika Serikat masih terus ditingkatkan di kawasan tersebut. Armada laut dan pesawat pengintai dikerahkan untuk memantau jalur pelayaran yang selama ini diyakini menjadi rute utama perdagangan narkoba.
Namun, di tengah klaim keberhasilan tersebut, kontroversi mengenai legalitas dan akurasi target operasi masih terus menjadi perdebatan di tingkat internasional. Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah Amerika Serikat membuka informasi lebih rinci terkait operasi tersebut guna memastikan bahwa tindakan militer tidak menimbulkan korban dari kalangan sipil yang tidak terlibat. []
Diyan Febriana Citra.