BRUSSELS – Ketegangan sosial kembali memuncak di Belgia setelah puluhan ribu pekerja turun ke jalan pada Selasa (14/10/2025) dalam aksi mogok nasional yang melumpuhkan berbagai sektor vital, terutama penerbangan dan transportasi publik. Aksi besar-besaran ini menjadi bentuk perlawanan terhadap rencana penghematan pemerintah yang dinilai merugikan kalangan pekerja dan menekan kesejahteraan masyarakat.
Demonstrasi utama dijadwalkan berlangsung di ibu kota, Brussels, pada Rabu (15/10/2025). Dilaporkan AFP, bandara terbesar di negara itu, Brussels Airport, memutuskan untuk membatalkan seluruh penerbangan keberangkatan karena para pekerja keamanan menghentikan seluruh aktivitas. Sementara itu, Bandara Charleroi yang menjadi pusat operasi maskapai penerbangan berbiaya rendah Ryanair juga terpaksa menangguhkan layanan akibat kekurangan personel.
Gelombang protes ini merupakan lanjutan dari serangkaian demonstrasi sejak Bart De Wever, politisi nasionalis Flemish, menjabat sebagai perdana menteri pada Februari lalu. Pemerintah De Wever kini tengah berhadapan dengan tekanan besar akibat defisit anggaran yang telah melampaui batas yang ditetapkan Uni Eropa. Untuk menekan defisit, pemerintah berencana melakukan reformasi sistem pensiun dan menerapkan langkah-langkah penghematan baru kebijakan yang memicu amarah serikat buruh.
“Pemerintah ini menjanjikan pekerjaan yang lebih berkelanjutan dan peningkatan daya beli. Omong kosong,” tegas perwakilan serikat pekerja CSC. Pernyataan itu menjadi seruan terbuka bagi masyarakat untuk turun ke jalan menuntut keadilan ekonomi.
Dampak aksi mogok juga terasa di sektor transportasi darat. Layanan metro, trem, dan bus di Brussels banyak yang tertunda atau dibatalkan. Polisi kota mengeluarkan imbauan agar warga menghindari area pusat kota dan mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi untuk menghindari kemacetan parah.
Situasi ini semakin memperberat posisi pemerintah koalisi De Wever. Sehari sebelum aksi, pemerintah gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran negara. Kondisi tersebut memaksa perdana menteri menunda pidato penting yang seharusnya disampaikan di parlemen pada Selasa.
Serikat pekerja menolak keras rencana reformasi pemerintah, terutama terkait pemangkasan pensiun dini dan pembekuan kenaikan upah otomatis (indeksasi gaji). Di sisi lain, pemerintah beralasan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menghemat sekitar 10 miliar euro (sekitar Rp 19 triliun) dan mengalokasikan dana lebih besar bagi penguatan pertahanan, sejalan dengan tuntutan NATO agar negara-negara anggota meningkatkan belanja militer.
Dengan skala protes yang meluas dan dukungan publik yang besar, aksi ini bukan sekadar peringatan bagi pemerintahan De Wever, melainkan sinyal bahwa rakyat Belgia menolak kebijakan ekonomi yang dianggap mengorbankan kesejahteraan demi angka-angka fiskal. []
Diyan Febriana Citra.