MYANMAR – Pemerintah Myanmar di bawah kendali junta militer resmi membuka putaran ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum nasional pada Minggu (25/01/2026). Tahap akhir pemungutan suara ini menandai penutupan rangkaian pemilu yang berlangsung selama hampir satu bulan dan digelar di tengah sorotan tajam komunitas internasional serta kritik dari kelompok pro-demokrasi.
Pemungutan suara dimulai sejak pukul 06.00 waktu setempat di puluhan daerah pemilihan yang masih berada di bawah kontrol militer. Pelaksanaan tahap terakhir ini bertepatan dengan momentum sensitif, yakni kurang dari sepekan menjelang peringatan lima tahun kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dan memicu konflik berkepanjangan di negara tersebut.
Militer Myanmar menyatakan pemilu ini merupakan langkah menuju pemulihan pemerintahan sipil dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat. Namun, pernyataan tersebut dipertanyakan banyak pihak, mengingat tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi masih mendekam di tahanan, sementara partainya yang sebelumnya dominan, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah dibubarkan dan dilarang mengikuti pemilu.
Dalam fase ketiga pemilu ini, pemimpin junta Min Aung Hlaing terlihat hadir langsung di tempat pemungutan suara di Mandalay. Ia tampil mengenakan pakaian sipil, sebuah simbol yang ditafsirkan sebagian pengamat sebagai upaya membangun citra kepemimpinan sipil di tengah dominasi militer yang masih kuat. Min Aung Hlaing juga tidak menutup kemungkinan dirinya akan maju sebagai presiden setelah hasil pemilu diumumkan.
“Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat. Saya juga bagian dari rakyat dan mendukung ini,” ujarnya kepada wartawan.
Secara politik, hasil pemilu nyaris dapat diprediksi. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang berafiliasi erat dengan militer dan didominasi pensiunan perwira, telah mendominasi dua tahap pemilu sebelumnya. Partai ini dilaporkan memenangkan lebih dari 85 persen kursi di DPR serta sekitar dua pertiga kursi di majelis tinggi. Selain itu, konstitusi buatan militer secara otomatis mengalokasikan seperempat kursi parlemen kepada angkatan bersenjata, memperkuat posisi junta dalam struktur kekuasaan negara.
Kritik keras datang dari komunitas internasional. Pakar Hak Asasi Manusia PBB, Tom Andrews, menilai pemilu Myanmar telah dirancang sedemikian rupa untuk memastikan kemenangan besar bagi pihak yang bersekutu dengan militer. Ia memperingatkan bahwa negara-negara yang mengakui hasil pemilu ini berpotensi melegitimasi kekuasaan junta, sebagaimana dikutip AFP.
Meski berlangsung di tengah konflik dan keterbatasan pilihan politik, sebagian warga tetap mendatangi tempat pemungutan suara. Seorang guru di Mandalay, Zaw Ko Ko Myint, mengaku tidak memiliki ekspektasi besar terhadap hasil pemilu, namun tetap berharap adanya perubahan.
“Walaupun saya tidak mengharapkan banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik,” katanya.
Nada pesimistis juga datang dari warga Yangon yang menilai pemilu tidak akan membawa dampak signifikan.
“Saya tidak mengharapkan apa pun dari pemilu ini. Semuanya akan terus berlarut-larut,” ujarnya.
Di sisi lain, laporan AP News menyebutkan bahwa pemungutan suara tidak dilaksanakan di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang dikendalikan junta, sejumlah lembaga HAM melaporkan adanya pengetatan keamanan, intimidasi terhadap warga, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga penangkapan terhadap pihak yang menolak atau mengkritik pemilu.
Sejak kudeta 2021, Myanmar terjerumus dalam konflik bersenjata antara militer, kelompok pro-demokrasi, dan pasukan etnis bersenjata. Kelompok pemantau konflik memperkirakan lebih dari 90 ribu orang tewas, sementara tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bebas yang digelar pada 2020. []
Diyan Febriana Citra.