PARLEMENTARIA – Fraksi Demokrat–PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya menindaklanjuti suara masyarakat yang terjaring melalui kegiatan reses masa sidang II tahun 2025. Hasil serapan aspirasi tersebut diumumkan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim pada Senin, (04/08/2025).
Dalam laporan yang dibacakan oleh anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, tercatat 249 aspirasi masyarakat berhasil dihimpun dari tiga daerah pemilihan. Reses itu berlangsung delapan hari, mulai 1 hingga 8 Juni 2025, mencakup kunjungan ke 12 kecamatan dan 28 desa/kelurahan di Dapil 2 (Balikpapan), Dapil 3 (Paser dan Penajam Paser Utara), serta Dapil 6 (Bontang, Kutai Timur, dan Berau).
Mayoritas usulan masyarakat berkisar pada kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Warga menyoroti kondisi jalan lingkungan yang rusak, minimnya jembatan penghubung, keterbatasan akses air bersih, hingga penerangan jalan umum yang masih sangat terbatas. Bahkan terdapat permintaan mendesak pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan Muara Wahau, serta pelebaran Jalan Mulawarman yang menjadi akses vital menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Di bidang pendidikan, keluhan masyarakat tak kalah kuat. Mulai dari keterbatasan ruang kelas, fasilitas sekolah yang belum memadai, hingga kurangnya sosialisasi program bantuan pendidikan Gratispol. Banyak orang tua yang masih kebingungan memanfaatkan program tersebut. “Jika ada usulan yang dikembalikan karena persoalan administratif, kami harap bisa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota yang mengusulkan. Jangan langsung dibatalkan sepihak,” tegas Nurhadi.
Selain infrastruktur dan pendidikan, bidang kesehatan juga muncul sebagai perhatian serius. Warga mengeluhkan pelayanan BPJS yang dinilai belum optimal di puskesmas maupun rumah sakit, ditambah keterbatasan tenaga kesehatan di sejumlah daerah.
Sementara itu, dari sektor pertanian dan perikanan, masyarakat berharap adanya bantuan konkret berupa alat pertanian, bibit unggul, perahu, hingga akses permodalan bagi petani dan nelayan. Aspirasi serupa datang dari pelaku UMKM yang menginginkan bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta dukungan pemasaran untuk memperkuat ekonomi lokal.
Fraksi Demokrat–PPP menegaskan bahwa seluruh masukan ini tidak boleh sekadar berhenti sebagai catatan reses, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah. Nurhadi menekankan, pemerintah provinsi tidak sepatutnya mengabaikan suara rakyat yang telah disampaikan melalui saluran resmi.
Menurutnya, alasan administratif tidak boleh dijadikan penghalang untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi antara pemerintah daerah dan anggota dewan perlu diperkuat agar setiap aspirasi dapat diproses dengan baik.
Fraksi Demokrat–PPP berharap laporan ini menjadi pijakan nyata agar perencanaan pembangunan ke depan lebih menyentuh kebutuhan mendasar warga, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna