PARLEMENTARIA – Isu pengurangan transfer dana pusat ke daerah yang disampaikan Presiden RI pada 15 Agustus lalu menuai perhatian berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim sekaligus Anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Pernyataan itu ia sampaikan seusai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PKS Kaltim di Kantor DPW PKS pada Minggu, (24/08/2025). Firnadi menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh larut dalam kekhawatiran atas berkurangnya dana dari pemerintah pusat, melainkan harus segera memanfaatkan potensi yang dimiliki.
“Kita menghadapi tantangan fiskal luar biasa. Banyak yang pesimis dengan berkurangnya transfer dana pusat ke daerah,” ujarnya. “Tapi Kaltim punya SDA luar biasa. Kalau dikelola dengan baik, kita bisa menutup kekurangan itu dengan PAD,” tegas Firnadi.
Ia menilai, sumber daya alam yang melimpah dan minat investasi yang terus bertambah menjadi modal penting. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 23 investor yang masuk ke Kaltim. Investasi tersebut mayoritas bergerak di sektor energi, perkebunan, dan industri pengolahan.
Dengan bertambahnya investasi, daerah berpeluang memperoleh pendapatan baru melalui pajak dan retribusi. Firnadi menambahkan, pencapaian ini sudah terlihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini mampu menopang separuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hari ini Kaltim sudah bisa menopang setengah dari APBD dengan PAD. Dari total Rp20 triliun anggaran, sekitar Rp10 triliun sudah berasal dari kemampuan kita sendiri,” ujarnya. “Ke depan harus meningkat agar kita tidak terlalu bergantung pada pusat,” jelasnya.
Namun demikian, Firnadi mengingatkan bahwa ketergantungan pada investasi semata tidak cukup. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan adanya sinergi lintas sektor sehingga investasi dapat memberikan manfaat luas. PKS, katanya, siap mengawal arah kebijakan daerah agar investasi yang masuk bersifat sehat, berkelanjutan, dan membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Investasi bukan hanya soal modal masuk, tapi bagaimana memberi dampak pada masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian lokal. Itulah yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya.
Dengan kondisi fiskal nasional yang menuntut daerah lebih mandiri, Kaltim dituntut memperkuat strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Pengelolaan SDA yang bijak, peningkatan PAD, dan keberpihakan pada masyarakat menjadi kunci agar Kaltim tidak sekadar bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna