NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberlakukan kembali embargo senjata serta sanksi terkait program nuklir Iran pada Minggu (28/9/2025) pukul 00.00 GMT. Keputusan ini diambil setelah Inggris, Prancis, dan Jerman memicu mekanisme hukum atas dugaan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015.
Melansir Times Live, Teheran mengecam keras langkah tersebut dan memperingatkan akan memberikan respons tegas. Tiga negara Eropa itu menilai Iran tidak mematuhi perjanjian yang bertujuan mencegah pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Iran tetap bersikeras bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai.
Perjanjian yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebelumnya melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, selain negara-negara Eropa. Namun, kesepakatan itu praktis runtuh di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, terutama setelah sejumlah serangan militer yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.
Dalam pernyataan bersama, menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman menyerukan agar seluruh negara anggota PBB mematuhi resolusi yang kini kembali berlaku. Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri, Kaja Kallas, juga menegaskan komitmennya. Ia menyatakan bahwa Uni Eropa akan “segera melaksanakan” pemberlakuan ulang seluruh sanksi nuklir yang sebelumnya telah dicabut.
Israel menyambut baik keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menilai langkah PBB sebagai “perkembangan besar” untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. “Dunia harus menggunakan setiap cara untuk mencapai tujuan ini,” tulis pernyataan resmi Israel melalui platform X.
Sebagai respons, Iran memanggil pulang duta besarnya dari London, Paris, dan Berlin untuk konsultasi. Meski demikian, Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak berencana keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Sementara itu, Rusia dengan tegas menolak keputusan PBB. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyebut langkah tersebut “tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.” Ia juga memperingatkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, bahwa pengakuan resmi terhadap sanksi baru ini akan menjadi “kesalahan besar.”
Pemberlakuan kembali embargo dan sanksi ini datang hanya beberapa bulan setelah Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.[]
Putri Aulia Maharani