JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki periode transisi penting setelah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum (Pj Ketum). Penunjukan ini turut dibarengi penyusunan empat program utama yang akan menjadi dasar kerja organisasi menjelang pelaksanaan agenda-agenda besar NU pada tahun 2026. Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, menjelaskan rangkaian program tersebut lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas organisasi di tengah dinamika internal yang berkembang.
“Jadi ada empat program ke depan yang insyaallah beliau akan laksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Mohammad Nuh selepas Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (09/12/2025) malam.
Program pertama yang ditekankan adalah konsolidasi internal. Bagi PBNU, upaya merapikan struktur dan memastikan seluruh perangkat organisasi berada dalam satu komando menjadi prioritas utama.
“Program yang pertama adalah konsolidasi internal organisasi. Itu satu keharusan, soliditas organisasi,” kata Nuh.
Program kedua berkaitan dengan percepatan capaian kinerja di seluruh tingkatan kepengurusan, baik pusat maupun daerah. Menurut Nuh, percepatan ini mencakup realisasi program yang sudah dirumuskan PBNU serta agenda yang menjadi amanat Muktamar NU di Lampung.
“Baik kinerja yang terkait dengan kepengurusan di daerah-daerah maupun juga yang sudah ditetapkan pada program kerja PBNU sendiri maupun amanat dari Muktamar tahun di Lampung,” ujarnya.
Sementara itu, program ketiga memberikan mandat kepada Zulfa untuk mempersiapkan Konferensi Besar (Konbes) dan Muktamar. Tahap ini dinilai krusial karena NU sedang berada pada momentum memasuki abad kedua sejak berdirinya.
“Karena sekali lagi ini jiwanya, ruhnya ini kita memasuki 100 tahun kedua, satu abad berikutnya lagi,” tegas Nuh.
Program keempat berkaitan dengan penyelenggaraan peringatan 100 tahun NU dalam hitungan masehi, yang akan berlangsung pada 31 Januari 2026.
“Dan yang tidak kalah penting juga sebagai awal yang tadi sudah disampaikan oleh beliau yaitu memperingati 100 tahun NU versi masehi yang insyaallah jatuh 31 Januari 2026. Terima kasih,” tambahnya.
Rapat pleno yang menentukan Pj Ketum tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting PBNU, termasuk Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, para Rais Syuriyah, jajaran Ketua PBNU, serta pimpinan lembaga dan badan otonom. Namun, tidak terlihat kehadiran Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Sebelumnya, Gus Yahya secara terbuka menyatakan tidak akan menghadiri rapat pleno tersebut. Ia mempertanyakan alasan diselenggarakannya pleno dan menyebut bahwa langkah itu merupakan manuver politik internal.
“Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (09/12/2025).
Posisi Gus Yahya sebagai ketua umum sempat menjadi sorotan sejak terbitnya risalah keputusan Syuriyah PBNU yang mendesaknya mundur pada 20 November 2025. Persoalan internal itu semakin menguat setelah Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, dalam konferensi pers di PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya sebelumnya terpilih pada Muktamar NU di Lampung tahun 2021. Namun dinamika internal dalam beberapa bulan terakhir menandai adanya perbedaan sikap di tubuh kepengurusan PBNU, hingga akhirnya PBNU menggelar pleno dan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum. []
Diyan Febriana Citra.