JAKARTA — Kontroversi terkait kehadiran atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Jakarta, akhir Oktober 2025 mendatang, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan penolakannya terhadap partisipasi kontingen Israel, dengan alasan moral, historis, dan konstitusional.
Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menyampaikan bahwa sikap partainya bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Sikap kami adalah pilihan konstitusional bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memiliki kerja sama dengan pihak-pihak penjajah. Selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis, Rabu (08/10/2025).
Ia menegaskan, sikap tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang menolak segala bentuk penjajahan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Menurut Guntur, penolakan PDI-P bukan sekadar simbol politik, melainkan komitmen ideologis yang telah diwariskan sejak masa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
“Presiden Sukarno menolak hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sikap ini bukan hanya retorika, melainkan diwujudkan melalui keputusan konkret di bidang olahraga dan diplomasi, yang mencerminkan komitmen anti-imperialisme dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” jelas Guntur.
Sikap serupa juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menolak izin bagi atlet Israel untuk bertanding di ibu kota. Ia menilai, di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, kehadiran atlet Israel akan memicu sensitivitas publik.
“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Menurut Pramono, luka kemanusiaan akibat agresi militer Israel di Gaza masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia. “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” katanya menegaskan.
Keputusan PDI-P dan Gubernur DKI ini memperlihatkan bahwa isu Palestina tetap menjadi bagian penting dari sikap politik dan diplomasi moral Indonesia. Meski demikian, perdebatan di kalangan publik tetap muncul, terutama terkait penyelenggaraan ajang olahraga internasional yang menuntut prinsip netralitas dan sportivitas.
Sampai saat ini, pemerintah pusat belum memberikan keterangan resmi terkait nasib partisipasi kontingen Israel di ajang senam dunia tersebut. Namun, posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diyakini akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah selanjutnya. []
Diyan Febriana Citra.