SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan larangan bagi pejabat pemerintah provinsi untuk memamerkan gaya hidup mewah atau “flexing” di media sosial. Penegasan itu ia sampaikan saat memberikan arahan di Samarinda, Rabu (3/9/2025), sebagai tindak lanjut rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Seno menuturkan, Mendagri meminta seluruh kepala daerah hingga pejabat daerah menjaga perilaku etis dalam menggunakan media sosial. Selain larangan pamer kemewahan, pemerintah pusat juga menginstruksikan penundaan seluruh perjalanan dinas ke luar negeri sampai ada keputusan lebih lanjut.
“Untuk sementara memang tidak ada perjalanan ke luar negeri. Nanti keputusan Mendagri yang akan menentukan kapan diizinkan kembali. Itu pun harus jelas urgensi-nya,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, perjalanan dinas hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan kepentingan mendesak yang memberi manfaat langsung bagi daerah. Adapun perjalanan pribadi, seperti ibadah umrah atau kegiatan keagamaan, tetap bisa dilakukan, tetapi melalui mekanisme izin khusus dari pemerintah pusat. “Kalau keperluannya tidak mendesak, bisa jadi tidak akan diizinkan,” katanya.
Seno Aji menekankan pejabat daerah seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat ketimbang berpergian ke luar negeri. Ia menilai, saat ini rakyat menuntut kehadiran pemerintah untuk memberikan solusi konkret, bukan justru melihat para pemimpin sibuk melancong.
Selain itu, Seno juga menyoroti pentingnya imbauan Mendagri terkait larangan flexing di media sosial. Menurutnya, sikap pejabat yang gemar memamerkan harta atau fasilitas mewah dapat melukai perasaan masyarakat. “Imbauan Mendagri ini penting agar pejabat tidak melukai perasaan publik dengan memamerkan sesuatu. Apalagi kalau saya sendiri tidak pernah flexing, karena memang tidak punya apa-apa,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, dirinya berpegang teguh pada pesan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto. Pesan itu menekankan agar pejabat selalu dekat dengan rakyat dan memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Sebagai pejabat daerah yang mendapatkan amanah dari masyarakat, kita harus kembali fokus pada persoalan kemasyarakatan. Jangan sampai malah sibuk pamer-pamer di media sosial,” tutur Seno menegaskan.
Dengan demikian, ia berharap para pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menampilkan gaya hidup sederhana, menjaga etika dalam bermedia sosial, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.[]
Putri Aulia Maharani