JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program perumahan bersubsidi. Pada Senin (29/09/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dijadwalkan menggelar akad massal 25 ribu unit rumah subsidi secara serentak di seluruh Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menyebut acara ini merupakan terobosan pertama yang melibatkan jumlah debitur terbanyak sepanjang sejarah.
“Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” kata Ara di Jakarta, Rabu (24/09/2025) malam.
Seremoni utama dipusatkan di Bogor, Jawa Barat, dengan alasan wilayah ini dinilai memiliki pengembangan rumah subsidi yang cukup baik. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan Kabupaten Bogor masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, sehingga program ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat setempat.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Meski acara puncak digelar di Bogor, kegiatan serentak juga berlangsung di 90 titik pada 30 provinsi.
“Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.
Lebih jauh, pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperluas penyediaan rumah subsidi, termasuk di kawasan perkotaan besar seperti Jakarta. Mengingat keterbatasan lahan, konsep yang ditawarkan bukan lagi rumah tapak, melainkan rumah susun (rusun). Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tempat tinggal layak bagi warga berpenghasilan rendah di kota-kota padat penduduk.
Sejak awal tahun hingga 15 September 2025, realisasi penyaluran KPR rumah subsidi telah mencapai 221.047 unit. Dari jumlah itu, sekitar 45.385 unit masih dalam proses pembangunan, tersedia dalam kondisi ready stock, atau sudah akad kredit namun dananya belum cair. Sementara rumah subsidi yang sudah terealisasi penuh, termasuk program Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN), tercatat sebanyak 175.662 unit.
Upaya ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengejar target penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Selain mengurangi backlog perumahan, program ini juga menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kehadiran Presiden dalam seremoni akad massal dipandang sebagai bentuk dukungan politik dan simbol kuat komitmen negara untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi rakyat kecil. []
Diyan Febriana Citra.