JAKARTA — Pemerintah memastikan percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjelang penutupan tahun 2025. Hingga hari terakhir tahun ini, bantuan tersebut telah menjangkau lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perbankan nasional hingga PT Pos Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung penyaluran BLTS di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/12/2025).
“Ini kami melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan secara bertahap, baik lewat bank Himbara maupun lewat PT Pos Indonesia,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.
Menurut Mensos, PT Pos Indonesia memegang peran penting dalam menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan. Dari total penerima, sekitar 18 juta KPM menerima BLTS melalui jaringan PT Pos, sementara sekitar 17 juta KPM lainnya disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia terus memaksimalkan pendataan dan pelayanan di kantor-kantor cabang di seluruh daerah, termasuk pada hari libur. Targetnya, seluruh penyaluran BLTS tahun 2025 dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum pergantian tahun.
“Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama dua bulan terakhir ini dan sampai sekarang terus berlangsung sampai nanti malam. Khusus di Jakarta Pusat ini menyalurkan untuk sekitar 71 ribu KPM, yang melalui Cikini sekitar seribu berdasarkan data yang terakhir, mudah-mudahan bisa tuntas sampai nanti malam,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa data penerima BLTS telah melalui proses verifikasi dan validasi berlapis. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga utama yang memastikan akurasi data, dengan dukungan pembaruan dari Kementerian Sosial, dinas sosial daerah, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami terus lakukan ini dengan membuka berbagai saluran. Saluran pertama, tentu yang formal mulai dari RT/RW, nanti ke kelurahan atau ke desa yang diolah lewat operator desa, setelah itu dinaikkan ke Dinas Sosial, bupati, wali kota, langsung naik ke atas dan nanti akan diolah hasilnya oleh BPS,” tutur Mensos.
Penyaluran BLTS diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Salah satunya adalah Fiqri (30), warga Kwitang, Jakarta Pusat, yang mengaku bersyukur karena namanya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Fiqri sebelumnya bekerja di sebuah restoran, namun harus kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Saat ini, ia tinggal bersama istri dan anaknya di rumah mertua dan mengandalkan pekerjaan tidak tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya tinggal di rumah mertua, sudah satu tahun tidak bekerja. Selama ini mengandalkan kerja sampingan seperti jual baju. Pendapatannya harian, tidak pasti dan tidak tentu,” tuturnya.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi penopang sementara hingga kondisi ekonomi membaik. Kemensos juga memastikan pengawasan terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. []
Diyan Febriana Citra.