JAKARTA – Pemerintah mulai memfokuskan langkah pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi dan ketenagakerjaan masyarakat terdampak. Salah satu strategi yang disiapkan adalah melalui pemberdayaan pekerja migran Indonesia sebagai alternatif pemulihan penghidupan warga yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana alam.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan bahwa kementeriannya telah menyiapkan sejumlah program khusus untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Program tersebut disampaikan dalam konferensi pers Rapat Terbatas Menteri (RTM) terkait Pemberdayaan Masyarakat Pascabencana Sumatra yang digelar di Jakarta, Rabu (07/01/2026).
Mukhtarudin menjelaskan, salah satu langkah utama yang disiapkan adalah program “Quick Win” penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Program ini menargetkan penempatan hingga 500 ribu pekerja migran dalam periode tertentu, sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Sehingga ini sebagai bagi warga masyarakat Aceh yang terdampak, dan Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kita akan fasilitasi pelatihan dan penempatannya untuk bekerja di luar negeri, bagi mereka yang tidak bekerjaan,” ujarnya saat konferensi pers ‘Rapat Terbatas Menteri (RTM) terkait Pemberdayaan Masyarakat Pascabencana Sumatra’ di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Rabu (07/01/2026).
Ia merinci, dari total target 500 ribu pekerja migran tersebut, sebanyak 300 ribu di antaranya berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masuk dalam program SMK Go Global. Sementara itu, 200 ribu lainnya merupakan peserta umum yang akan diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Mukhtarudin menekankan, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan, sertifikasi, hingga penempatan kerja bagi masyarakat terdampak bencana yang saat ini belum memiliki pekerjaan tetap. Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk memulihkan ekonomi keluarga korban bencana sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di pasar kerja global.
Selain program penempatan kerja, Kementerian P2MI juga mencatat terdapat lebih dari 2.123 keluarga pekerja migran yang turut terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk kelompok ini, pemerintah menyiapkan pendampingan lintas kementerian yang mencakup bantuan sosial, pendampingan dari KP2MI, serta koordinasi pemulihan hunian.
“Sedangkan rumah-rumahnya pekerja migran, keluarga yang terdampak, juga kita koordinasi dengan Satgas (Satuan Petugas) untuk pemulihannya. Apakah relokasi atau direhab rumahnya,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan langsung bagi keluarga korban bencana di Sumatra sebesar Rp5 juta per keluarga. Bantuan tersebut akan disalurkan berdasarkan data resmi dari pemerintah daerah setempat.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara hati-hati melalui proses verifikasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selain bantuan tunai, pendampingan lanjutan juga akan dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
“Data ini nanti akan diolah, diverifikasi bersama dengan BNPB, setelah datanya kami terima, kami akan salurkan. Tentu nanti pendampingannya bersama Kementerian Sosial dan Kementerian-Kementerian lain,” ucapnya.
Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian tersebut dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatra pascabencana, sekaligus mendorong kemandirian warga melalui akses kerja yang berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.