Pemerintah Siapkan Reformasi Pasar Modal Jaga Kepercayaan Investor

Pemerintah Siapkan Reformasi Pasar Modal Jaga Kepercayaan Investor

Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa dinamika pasar saham yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional. Melalui sejumlah langkah kebijakan strategis, pemerintah menargetkan penguatan kepercayaan investor sekaligus reformasi struktural pasar modal agar lebih transparan, kompetitif, dan berdaya saing global.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan Danantara, Jumat (30/01/2026). Pemerintah, kata Airlangga, memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter, meskipun pasar sempat mengalami tekanan akibat dinamika internal di tubuh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain kondisi fundamental, pemerintah juga mencermati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai menunjukkan pemulihan. Setelah sempat mengalami koreksi, IHSG kembali bergerak di zona hijau, mencerminkan mulai pulihnya sentimen pasar.

“Pemerintah tegaskan komitmen stabilitas dan kredibilitas bangsa dan kredibilitas pasar modal melalui beberapa strategi,” kata Airlangga.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga menyiapkan agenda pembenahan jangka panjang melalui reformasi struktural di sektor pasar modal. Salah satu langkah utama yang didorong adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Transformasi ini dinilai penting untuk memisahkan kepentingan pengelola bursa dan anggota bursa, sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan.

Airlangga menilai demutualisasi bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan fondasi penting untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih sehat, transparan, dan profesional. Selain itu, langkah tersebut juga membuka ruang masuknya investasi baru, baik dari lembaga dalam negeri maupun global.

“Tahapannya sudah masuk ke P2SK, dan langkah demutualisasi ini bisa dilakukan bursa go public di tahap berikutnya,” kata Airlangga.

Langkah berikutnya yang ditekankan pemerintah adalah penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah mendorong regulator untuk memperbaiki regulasi terkait free float saham guna meningkatkan transparansi dan perlindungan investor.

“OJK dan BI didorong aturan free float dari 7,5% dan 15%. Ini ditargetkan di bulan Maret ini,” papar Airlangga.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini akan menempatkan Indonesia sejajar, bahkan lebih terbuka dibandingkan sejumlah negara lain.

“Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola yang lebih baik,” ujarnya.

Dengan standar tersebut, pemerintah berharap pasar modal Indonesia memiliki kualitas tata kelola yang setara dengan praktik internasional, sehingga mampu menarik investor jangka panjang dan memperkuat daya saing regional.

Strategi ketiga yang disiapkan pemerintah adalah perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi. Pemerintah berencana menaikkan batas investasi dari 8% menjadi 20%, sejalan dengan praktik negara-negara OECD. Kebijakan ini dinilai penting untuk memperkuat basis investor institusional domestik agar pasar tidak terlalu bergantung pada aliran dana asing.

“Indonesia komitmen untuk adopsi standar tersebut untuk pertahankan di sandar emerging market dan tentunya kita berharap di pasar modal kita lebih kuat dan adil dan kompetitif dan transparan karena ini signal ke global market bahwa faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir ke kondisi makro ekonomi dan fiskal,” paparnya.

Melalui tiga strategi tersebut, pemerintah ingin menegaskan bahwa stabilitas pasar tidak hanya dijaga melalui intervensi jangka pendek, tetapi melalui pembenahan sistemik yang berkelanjutan. Reformasi kelembagaan, penguatan regulasi, serta pengembangan basis investor domestik diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun pasar modal yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar merespons gejolak pasar, tetapi membangun fondasi jangka panjang untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih kuat, tangguh, dan dipercaya oleh investor global. []

Diyan Febriana Citra.

Bagikan:
Hotnews Nasional