JAKARTA – Pemerintah menyiapkan terobosan dalam pengelolaan puncak ibadah haji 2026 dengan merancang penerapan skema murur dan tanazul di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kebijakan ini diproyeksikan menjadi solusi strategis untuk mengurai kepadatan jemaah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan, terutama pada fase paling krusial dalam rangkaian ibadah haji.
Kasatops Armuzna Haji 2025, Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid, menyampaikan bahwa rencana tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah dan Kementerian Haji. Ia menegaskan bahwa seluruh unsur petugas di Armuzna siap mendukung implementasi kebijakan ini karena dinilai membawa dampak positif terhadap kelancaran pergerakan jemaah.
“Rencana murur dan tanazul itu akan kita laksanakan rencananya tahun ini dan memang sudah diberitakan oleh para pimpinan kita di Kementerian Haji. Bapak Menteri juga akan melaksanakan proyek itu,” kata Harun Arrasyid saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/01/2026).
Skema murur sendiri merupakan pola pergerakan jemaah dari Arafah menuju Mina dengan menggunakan bus yang hanya melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Dengan demikian, jemaah tidak melakukan mabit di Muzdalifah, melainkan langsung menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumrah dan mabit di sana. Secara fikih, mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji, namun terdapat keringanan bagi jemaah dengan kondisi tertentu seperti uzur fisik, lansia, atau alasan syar’i lainnya.
“Dengan adanya murur, bisa mengurai kepadatan jemaah di Muzdalifah dan juga lebih mengontrol tingkat kepadatan yang ada di Muzdalifah,” ujar Harun.
Meski demikian, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait teknis pelaksanaan, termasuk jumlah jemaah yang akan mengikuti skema murur.
“Sekarang ini baru konsep saja yang akan kita laksanakan, termasuk untuk menentukan berapa jumlah jemaah yang akan melakukan itu,” ungkapnya.
Selain murur, pemerintah juga merancang penerapan skema tanazul. Dalam mekanisme ini, jemaah tidak sepenuhnya bermalam di tenda Mina, melainkan dipulangkan lebih awal ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan lempar jumrah aqabah. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi kepadatan tenda dan memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah, khususnya yang rentan kelelahan.
Di sisi lain, strategi penguatan personel juga menjadi perhatian. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dari unsur TNI-Polri yang telah menunaikan ibadah haji direncanakan langsung ditempatkan di Mina saat puncak haji berlangsung.
“Iya, betul. Rencana tahun ini agar pelayanan di Mina maksimal. Oleh karena itu, kita memiliki rencana bahwa petugas, baik dari unsur Linjam (perlindungan jemaah) maupun unsur lainnya yang sudah berhaji, akan langsung diberangkatkan dari pemondokan atau hotel di Makkah menuju Mina,” jelas Harun.
“Nanti berbarengan dengan jemaah yang bergerak menuju Arafah. Jadi petugas langsung bergerak ke Mina. Tujuannya agar lebih efektif dalam penyambutan dan pemantauan jemaah yang bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah dan dari Muzdalifah menuju Mina,” sambungnya.
Dengan pengisian pos lebih awal, PPIH di Mina diharapkan dapat bekerja optimal, terutama pada malam pertama 10 Zulhijah yang dikenal sebagai periode paling padat dan rawan kelelahan jemaah.
“Semua jemaah menuju ke sana sehingga berpotensi terjadi kepadatan, kelelahan, dan hal-hal lain yang membuat jemaah membutuhkan pertolongan. Di situlah kami menilai lebih efektif jika pos-pos petugas sudah diisi oleh petugas yang telah berhaji,” pungkas Harun.
Melalui penerapan murur, tanazul, serta penguatan penempatan petugas, pemerintah berharap penyelenggaraan puncak ibadah haji 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan humanis, tanpa mengurangi esensi ibadah yang dijalankan para jemaah. []
Diyan Febriana Citra.