JAKARTA – Kementerian Sosial Republik Indonesia menerima kunjungan perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Bengkalis dalam sebuah audiensi yang digelar di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (09/03/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan program kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memperkuat layanan bagi masyarakat kurang mampu di kedua daerah.
Salah satu agenda utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini diusulkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dirancang melalui tahapan yang terencana. Pada fase awal, pemerintah akan memulai dengan sekolah rintisan yang memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia sebelum nantinya dikembangkan menjadi bangunan sekolah permanen.
“Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang berada pada desil 1 dan desil 2,” kata Agus Jabo.
Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Pemerintah juga merancang sekolah tersebut sebagai institusi pendidikan berasrama yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang bagi para siswa.
Dalam pertemuan itu, Agus Jabo juga menyampaikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang ingin mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Salah satu syarat utama adalah ketersediaan lahan dengan luas minimal 6,8 hektare.
Selain luas lahan, status tanah juga harus dipastikan tidak memiliki persoalan hukum.
“Kalau lahannya sudah clear and clean, siap bangun, tidak perlu pematangan lahan yang besar, maka bisa langsung diproses pembangunannya,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan bahwa lahan tersebut harus memiliki status yang jelas, tidak sedang dalam sengketa, serta memiliki kondisi kontur tanah yang relatif datar dengan kemiringan maksimal sekitar 10 derajat. Persyaratan tersebut dinilai penting agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Konsep Sekolah Rakyat yang dirancang pemerintah memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus kehidupan sehari-hari para siswa.
“Sekolah Rakyat ini konsepnya berasrama. Di dalamnya ada ruang kelas, asrama, tempat makan, dapur, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, sampai tempat ibadah. Anak-anak juga mendapatkan seragam, perlengkapan belajar, termasuk laptop, serta kebutuhan makan selama mengikuti pendidikan,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih optimal tanpa terbebani oleh keterbatasan ekonomi.
Selain membahas pembangunan Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah juga menyampaikan sejumlah usulan program kesejahteraan sosial lainnya kepada Kementerian Sosial.
Program tersebut antara lain pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), serta dukungan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Agus Jabo menegaskan bahwa setiap usulan program dari pemerintah daerah harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Hal ini karena penentuan penerima manfaat kini mengacu pada basis data nasional.
Menurutnya, seluruh program bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam audiensi tersebut juga dibahas upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Mamuju Tengah. Wilayah tersebut diketahui memiliki potensi risiko bencana alam yang cukup tinggi.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di tingkat masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan warga dalam menghadapi situasi darurat.
Selain itu, Kemensos juga mendorong pembangunan lumbung sosial sebagai tempat penyimpanan logistik kebencanaan yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras beserta sejumlah pejabat daerah, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pejabat dinas sosial setempat.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan dan perlindungan sosial. []
Diyan Febriana Citra.