NEW YORK – Pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (10/08/2025) memunculkan perpecahan tajam di antara lima anggota tetapnya terkait keputusan Israel untuk mencaplok Gaza. Empat negara, yakni Rusia, China, Inggris, dan Prancis, melontarkan kecaman keras, sementara Amerika Serikat justru memberi dukungan terbuka kepada langkah tersebut.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, menilai keputusan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ia menyebutnya sebagai bentuk pengabaian terang-terangan terhadap seruan komunitas internasional.
“Keputusan ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” tegas Polyansky.
Bahkan, ia menuding Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, bersikap munafik. Menurutnya, Sa’ar telah mengetahui keputusan Kabinet Keamanan Israel sejak mengikuti sidang DK PBB pada Selasa pekan lalu, dua hari sebelum pengumuman resmi, namun memilih bungkam.
Sejalan dengan Rusia, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, meminta Israel segera membatalkan rencana tersebut. “Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina,” ujarnya.
Fu Cong menekankan bahwa segala upaya mengubah struktur demografis dan teritorial Palestina harus ditolak. Ia juga mendesak Israel mematuhi hukum humaniter internasional dengan membuka akses perbatasan serta mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan.
Sikap tegas juga datang dari Inggris. Duta Besar James Kariuk menilai pencaplokan Gaza adalah langkah keliru yang justru akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.
“Memperluas operasi militer tidak akan mengakhiri konflik. Ini tidak akan menjamin pembebasan para sandera,” kata Kariuk.
Ia menegaskan bahwa rencana tersebut bukan solusi, melainkan akan meningkatkan pertumpahan darah. Inggris pun menyerukan pencabutan pembatasan pengiriman bantuan ke Gaza.
Duta Besar Prancis, Jay Dharmadhikari, menyuarakan penolakan keras terhadap setiap rencana pendudukan dan pencaplokan Jalur Gaza. “Implementasi keputusan pemerintah Israel sama sekali tidak akan berkontribusi pada keamanan Israel dan warganya,” tegasnya.
Berbeda dengan keempat negara tersebut, Amerika Serikat mengambil posisi mendukung. Penjabat Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menegaskan Israel memiliki hak untuk membela diri. Ia menyalahkan Hamas atas kebuntuan gencatan senjata. “Hamas menolak untuk menerima gencatan senjata,” ujarnya.
Perbedaan sikap ini menegaskan polarisasi yang kian dalam di DK PBB terkait konflik Israel-Palestina. Meski mayoritas anggota tetap menentang, dukungan AS berpotensi menghambat lahirnya resolusi yang mengikat. Dampaknya, jalan diplomasi menuju penyelesaian damai kembali menemui hambatan besar. []
Diyan Febriana Citra.